Satgas PKH eksekusi lahan 47.000 hektare milik PT Torganda di Sumut, penegakan hukum setelah 18 tahun. Berita mengenai pengambilalihan 47.000 hektare lahan perusahaan oleh negara setelah 18 tahun tidak dieksekusi merangkum isu yang kompleks dalam konteks pengelolaan sumber daya alam dan hak atas tanah. Pengambilalihan ini mencerminkan tantangan yang dihadapi pemerintah dalam menegakkan regulasi serta menciptakan keadilan dalam penggunaan lahan. Dalam banyak kasus, lahan yang ditinggalkan atau dibiarkan tidak produktif menjadi sumber konflik antara negara dan masyarakat lokal yang berhak atas tanah tersebut secara historis. Salah satu aspek yang perlu dicermati adalah dampak sosial dari pengambilalihan tersebut. Banyak komunitas bergantung pada lahan untuk kehidupan sehari-hari mereka, dan saat lahan tersebut diambil alih, ada risiko besar bahwa hak-hak masyarakat lokal akan diabaikan. Pemerintah harus memastikan bahwa proses pengambilalihan lahan dilakukan dengan cara yang transparan, melibatkan dialog dengan komunitas yang terdampak, dan memberikan kompensasi yang adil jika diperlukan. Kehilangan akses terhadap lahan dapat meningkatkan kemiskinan dan ketidakadilan sosial, sehingga penting untuk mengedepankan pendekatan yang inklusif. Di sisi lain, pengambilalihan ini juga menunjukkan ketidakpuasan terhadap model pengelolaan lahan yang sudah ada. Jika perusahaan tidak mampu mengelola lahan secara produktif, negara memiliki alasan untuk mengambil alih. Namun, sangat penting bagi pemerintah untuk mempertimbangkan siapa yang akan mengelola lahan tersebut setelah pengambilalihan dan bagaimana lahan tersebut akan digunakan untuk kepentingan yang lebih luas, termasuk keberlanjutan lingkungan. Lebih lanjut, kasus ini juga menggambarkan pentingnya reformasi dalam kebijakan agraria dan tata ruang. Negara harus belajar dari pengalaman ini untuk mencegah terulangnya situasi serupa di masa depan. Itu berarti membangun sistem pengawasan yang lebih baik untuk memastikan bahwa lahan dikelola dengan baik dan sesuai dengan kepentingan publik. Reformasi semacam ini tidak hanya akan melindungi hak masyarakat, tetapi juga berpotensi meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan sumber daya alam. Secara keseluruhan, pengambilan alih lahan oleh negara bisa menjadi langkah positif jika dikelola dengan baik. Namun, pendekatan yang berorientasi pada masyarakat dan perlindungan hak atas tanah harus menjadi prinsip utama dalam setiap langkah ke depan. Dialog, partisipasi, dan transparansi harus tetap menjadi kunci dalam proses pengambilan keputusan terkait penggunaan lahan, agar semua pihak merasa dilibatkan dan mendapatkan manfaat dari hasil akhir.