Pemerintah Lumajang tanggung biaya BPJS Ketenagakerjaan untuk buruh tani tembakau, penting untuk jaminan sosial dan keselamatan kerja. Berita tentang BPJS Ketenagakerjaan yang menanggung 5.606 buruh tani tembakau di Lumajang merupakan langkah positif yang dapat memberikan banyak manfaat bagi para pekerja di sektor pertanian. Program jaminan sosial ini sangat penting, terutama bagi pekerja informal seperti buruh tani, yang seringkali tidak memiliki perlindungan kesehatan dan jaminan sosial yang memadai. Dengan adanya jaminan sosial, buruh tani akan lebih terlindungi dari risiko kesehatan dan kecelakaan kerja yang dapat terjadi sehari-hari dalam melaksanakan tugas mereka. Keputusan Pemkab Lumajang untuk memberikan dukungan ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam memperhatikan kesejahteraan masyarakat, khususnya di sektor yang seringkali terabaikan. Sektor pertanian, khususnya tembakau, merupakan salah satu pilar penting dalam perekonomian lokal. Dengan perlindungan yang lebih baik, diharapkan produktivitas para buruh tani akan meningkat, karena mereka dapat bekerja dengan lebih tenang tanpa perlu khawatir tentang biaya medis atau masalah sosial lainnya yang dapat muncul akibat kehilangan pendapatan karena sakit atau kecelakaan. Namun, penting untuk memastikan bahwa program ini diimplementasikan dengan transparansi dan akuntabilitas. Pemkab harus memastikan bahwa seluruh buruh tani yang terdaftar benar-benar mendapatkan manfaat dari program BPJS Ketenagakerjaan ini. Pengawasan dan evaluasi berkala perlu dilakukan untuk menjamin bahwa program tersebut berjalan efektif dan tepat sasaran. Selain itu, perlu juga ada sosialisasi mengenai hak dan kewajiban peserta BPJS agar mereka dapat memahami manfaat yang akan diterima dan cara mengaksesnya. Selain aspek kesehatan dan keselamatan kerja, program ini juga seharusnya disertai dengan upaya untuk meningkatkan keterampilan buruh tani. Pelatihan dan pendampingan dalam mengelola tanaman tembakau maupun manajemen keuangan bisa menjadi tambahan nilai yang signifikan bagi para buruh tani. Keterampilan yang lebih baik akan membantu mereka tidak hanya untuk meningkatkan hasil pertanian, tetapi juga untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan mereka secara keseluruhan. Dalam konteks yang lebih luas, kebijakan seperti ini bisa menjadi model bagi daerah lain di Indonesia untuk menerapkan langkah serupa dalam melindungi buruh tani dan pekerja sektor informal lainnya. Dengan meningkatnya perhatian terhadap kesejahteraan buruh tani, diharapkan akan muncul perubahan positif dalam dinamika social dan ekonomi di masyarakat, yang pada akhirnya dapat mendukung pembangunan berkelanjutan di daerah tersebut. Secara keseluruhan, dukungan dari Pemkab Lumajang terhadap buruh tani tembakau melalui BPJS Ketenagakerjaan adalah langkah yang sangat positif dan patut diapresiasi. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah peka terhadap kebutuhan masyarakat dan memiliki visi untuk membangun kesejahteraan yang lebih baik. Namun, konsistensi dalam pelaksanaan dan pengawasan program ini sangat penting untuk memastikan keberhasilan dan dampak jangka panjang bagi masyarakat.