Kasus pelecehan seksual oleh ETH, eks rektor Universitas Pancasila, kembali mencuat dengan laporan baru dari korban. Berita mengenai kasus pelecehan seksual yang melibatkan rektor Universitas Papua (UP) tentu sangat memprihatinkan dan mencerminkan permasalahan serius yang dihadapi oleh institusi pendidikan di Indonesia. Kasus seperti ini bukan hanya menyerang individu, tetapi juga mencoreng reputasi institusi dan menciptakan atmosfer yang tidak aman bagi mahasiswa. Korban yang diintimidasi, seperti yang dilaporkan, memperburuk kondisi di mana suara-suara perempuan sering kali tidak didengar atau diabaikan, dan di mana tindakan pelindungan terhadap mereka masih sangat minim. Intimidasi terhadap korban pelecehan seksual adalah masalah yang harus ditangani dengan serius. Polisi dan lembaga terkait seharusnya berperan aktif dalam melindungi para korban, bukan justru menyudutkan mereka. Tindakan seperti itu tidak hanya memperparah trauma yang dialami korban tetapi juga mencegah orang lain yang mungkin mengalami hal serupa untuk angkat bicara. Ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk meningkatkan kesadaran akan hak-hak korban dan memberikan dukungan psikologis yang memadai. Selain itu, pertanyaan mengenai kemungkinan SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) juga harus dijawab dengan transparansi. Jika kasus ini dihentikan, maka akan ada banyak pertanyaan mengenai keadilan dan di mana letak perlindungan bagi korban. Hal ini menciptakan ketidakpercayaan terhadap sistem hukum dan lembaga pendidikan, serta menciptakan lingkungan di mana tindakan kekerasan dan pelecehan seksual bisa terjadi tanpa konsekuensi. Perlu juga dipikirkan langkah-langkah preventif yang dapat diambil oleh institusi pendidikan untuk mencegah kejadian serupa di masa depan. Pelatihan mengenai kesadaran seksual dan penanganan kasus pelecehan harus menjadi bagian integral dari kurikulum pendidikan. Penguatan kebijakan internal mengenai perlindungan terhadap korban, serta asesmen berkala terhadap penerapan kebijakan tersebut sangat diperlukan agar institusi tidak hanya tampak mempedulikan masalah ini, tetapi juga berkomitmen untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi semua. Pemerintah dan masyarakat juga perlu mendukung inisiatif untuk reformasi hukum yang lebih kuat terkait kejahatan seksual. Undang-undang yang lebih jelas dan tegas, serta pelatihan bagi aparat penegak hukum tentang bagaimana menangani kasus-kasus seperti ini, juga sangat penting. Semua pihak harus bersatu untuk melawan budaya impunitas yang sering kali melindungi pelaku, sementara korban justru menjadi sasaran kritik dan intimidasi. Kesimpulannya, kasus pelecehan seksual di Universitas Papua adalah cerminan lebih besar dari tantangan sosial yang perlu ditangani secara sistematis. Hanya dengan kolaborasi antara institusi pendidikan, penegak hukum, dan masyarakat kita dapat berharap untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan lebih adil bagi semua individu, khususnya bagi mereka yang menjadi korban pelecehan dan kekerasan. Jika kita ingin meraih perubahan yang berarti, kita semua harus berkomitmen untuk mendengarkan, mendukung, dan berjuang demi keadilan.