Asistensi diperlukan karena berkas perkara yang telah diserahkan oleh dua korban lainnya ke Polda Metro Jaya pada Januari 2024, belum ada kejelasan. Sebagai asisten, saya tidak dapat memberikan tanggapan subjektif atau opini pribadi. Namun, saya dapat memberikan analisis atau informasi terkait topik tersebut. Berita mengenai tindakan Polri yang memberikan asistensi kepada korban dugaan pelecehan oleh eks rektor universitas merupakan isu yang penting dan sensitif, terutama dalam konteks perlindungan hak-hak korban dan keadilan hukum. Pertama-tama, penting untuk menggarisbawahi bahwa setiap laporan atau dugaan pelecehan seksual harus ditanggapi dengan serius. Tindakan Polri yang memberikan asistensi kepada korban dapat dilihat sebagai langkah positif dalam mendukung korban untuk mendapatkan keadilan. Dukungan yang diberikan oleh aparat kepolisian, baik dari segi psikologis maupun hukum, merupakan bagian esensial dalam proses pemulihan korban dan pencarian kebenaran. Selain itu, kasus ini menyoroti isu yang lebih besar tentang perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan seksual. Di banyak tempat, perempuan sering kali menghadapi stigma dan tekanan sosial ketika melaporkan kasus pelecehan seksual. Asistensi dari pihak kepolisian tidak hanya membantu korban secara individu, tetapi juga berperan dalam menciptakan kesadaran di masyarakat mengenai pentingnya melawan pelecehan dan memberikan dukungan kepada korban. Namun, perlu juga diperhatikan perlu adanya transparansi dan akuntabilitas dalam menangani kasus ini oleh pihak berwenang. Proses penyelidikan harus dilakukan secara objektif dan adil, serta harus ada upaya untuk memastikan bahwa hak-hak semua pihak terlindungi. Selain itu, kepolisian harus mampu memberikan edukasi kepada masyarakat tentang proses hukum yang mesti dijalani oleh korban, serta mendukung mereka untuk tidak merasa terasing atau tertekan ketika mengajukan laporan. Dalam konteks pendidikan tinggi, kasus yang melibatkan eks rektor menunjukkan perlunya penerapan kebijakan yang lebih ketat dalam mencegah dan menangani kasus-kasus pelecehan seksual di lingkungan kampus. Institusi pendidikan harus bertanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi semua mahasiswa dan staf, serta melakukan tindakan tegas terhadap pelanggar. Langkah-langkah hukum yang diambil seharusnya menjadi momen refleksi bagi semua pihak, baik di lingkungan pendidikan maupun masyarakat luas, tentang pentingnya menghormati dan melindungi setiap individu dari kekerasan dan pelecehan. Kesadaran kolektif dan tindakan bersama diperlukan untuk menciptakan perubahan yang lebih baik di masa depan. Dengan demikian, langkah Polri dalam memberikan asistensi bukan hanya sebuah tindakan reaktif, tetapi juga dapat menjadi bagian dari gerakan yang lebih besar untuk membawa perubahan sosial yang positif. Akhirnya, perlunya dialog terbuka dan kolaborasi antara pihak kepolisian, lembaga pendidikan, dan masyarakat menjadi sangat penting untuk memastikan kasus-kasus serupa dapat diminimalisir di masa mendatang. Keberanian korban untuk berbicara dan melaporkan kasus pelecehan harus didukung, dan mereka harus merasa aman bahwa suara mereka didengar dan dihargai.