Permasalahan ini masih memanas sampai Gusti menyebut dirinya kini dipisahkan dari 2 putrinya yang masing-masing masih berusia 2 dan 6 tahun. Berita tentang seorang wanita di Palembang yang mengaku mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan kesulitan untuk bertemu dengan anaknya mencerminkan berbagai isu yang kompleks dan menyentuh berbagai aspek sosial, hukum, dan psikologis. Situasi seperti ini bukanlah hal yang baru di masyarakat, dan seringkali mencerminkan realitas pahit yang dihadapi oleh banyak perempuan di Indonesia dan di seluruh dunia. Pertama, KDRT merupakan masalah serius yang memerlukan perhatian dan penanganan yang tepat. Dalam kasus ini, wanita yang menjadi korban kekerasan berusaha untuk melindungi dirinya dan anaknya, namun menghadapi tantangan besar ketika suaminya melaporkannya ke polisi. Hal ini menunjukkan adanya stigma dan kesulitan yang dihadapi para korban KDRT, di mana mereka sering kali merasa terjebak dalam situasi yang tidak menguntungkan dan sulit untuk mendapatkan keadilan. Sistem hukum yang ada harus bisa memberikan perlindungan yang memadai bagi para korban, serta memastikan bahwa mereka tidak dikriminalisasi dalam prosesnya. Kedua, kisah ini juga menyoroti isu parenting yang sering kali sangat rumit dalam konteks perceraian atau konflik rumah tangga. Ketika seorang ibu merasa terancam dan berjuang untuk mendapatkan hak asuh anak, perasaan kesedihan dan kehilangan menjadi hal yang tak terhindarkan. Bertemu dengan anak merupakan hak yang seharusnya dimiliki oleh semua orangtua, terutama bagi mereka yang mengalami trauma dan kesulitan. Penting bagi aparat hukum dan lembaga sosial untuk menyediakan dukungan dan fasilitasi agar pertemuan antara orangtua dan anak dapat berlangsung dengan baik, demi kepentingan terbaik anak. Dalam konteks sosial, berita ini dapat memicu diskusi yang lebih luas tentang perlunya pendidikan dan kesadaran mengenai KDRT. Masyarakat perlu memahami bahwa kekerasan dalam rumah tangga bukanlah masalah pribadi, melainkan isu sosial yang harus ditangani bersama. Selain itu, program-program yang mendukung pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak harus terus diperkuat, sehingga para korban dapat menemukan jalan keluar dari siklus kekerasan. Akhirnya, penting untuk diingat bahwa setiap kasus KDRT memiliki nuansa dan kompleksitas tersendiri. Pendekatan yang sensitif dan berbasis pada empati diperlukan untuk mendukung para korban, serta memastikan bahwa mereka tahu bahwa ada jalan keluar dan bantuan yang tersedia bagi mereka. Hanya melalui kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, dan organisasi non-pemerintah, kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih aman dan adil bagi semua.