DKP Pemprov Lampung dan Walhi Lampung mengapresiasi pengungkapan kasus Destructive Fishing yang dilakukan Ditpolairud Polda Lampung. Berita mengenai kolaborasi antara Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Pemprov Lampung dengan Walhi dalam mengapresiasi pengungkapan praktik destructive fishing oleh Polda merupakan sebuah langkah positif dalam upaya menjaga kelestarian sumber daya perikanan di Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Tindakan ini menandakan adanya keseriusan dari pihak berwenang dalam memberantas penangkapan ikan yang merusak lingkungan, yang sering kali dilakukan secara ilegal dan mengancam keberlanjutan ekosistem laut. Praktik destructive fishing, seperti penangkapan ikan menggunakan bahan peledak atau racun, tidak hanya merugikan stok ikan tetapi juga berdampak negatif pada habitat laut secara keseluruhan. Dengan adanya pengungkapan kasus-kasus semacam ini, masyarakat diharapkan semakin sadar akan pentingnya menjaga kelestarian laut dan sumber daya alam. Ini menunjukkan bahwa kerjasama antara lembaga pemerintahan dan organisasi non-pemerintah seperti Walhi dapat membuahkan hasil yang signifikan dalam pendidikan masyarakat mengenai perlunya praktik perikanan yang berkelanjutan. Selain itu, apresiasi dari DKP dan Walhi terhadap upaya Polda dalam mengungkap praktik penangkapan ikan yang merusak menunjukkan adanya sinergi yang baik antara berbagai sektor. Hal ini sangat crucial karena keberhasilan pemeliharaan lingkungan tidak bisa hanya ditanggung oleh satu pihak. Dengan berkolaborasi, baik pemerintah daerah, lembaga penegak hukum, maupun organisasi masyarakat sipil dapat meningkatkan efektivitas pengawasan dan penegakan hukum terhadap praktik-praktik yang merugikan lingkungan. Namun, di balik langkah positif ini, perlu juga dicermati tantangan yang masih ada. Penegakan hukum terhadap pelanggaran dalam sektor perikanan sering kali menghadapi kendala seperti keterbatasan sumber daya, kurangnya kesadaran masyarakat, dan bahkan korupsi di tingkat tertentu. Oleh karena itu, penting bagi DKP dan Walhi untuk tidak hanya mengapresiasi upaya pengungkapan tersebut, tetapi juga terus mendorong upaya pengawasan yang berkelanjutan dan edukasi kepada masyarakat tentang dampak dari destructive fishing. Dalam jangka panjang, keberhasilan dalam menangani isu destructive fishing akan memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat pesisir yang bergantung pada sumber daya laut. Jika praktik penangkapan ikan dilakukan secara berkelanjutan, maka stok ikan akan terjaga, dan masyarakat pun akan mendapatkan manfaat yang lebih baik dari hasil perikanan. Ini adalah win-win solution yang harus dicapai melalui kerjasama antara semua pemangku kepentingan. Dengan adanya langkah-langkah seperti ini, kita berharap bahwa Provinsi Lampung dapat menjadi contoh dalam pengelolaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan, sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan. Tindakan tegas terhadap destructive fishing bukan hanya soal penegakan hukum, tetapi juga tentang menciptakan budaya yang menghargai dan menjaga kelestarian alam demi generasi mendatang.