Pemkab Blitar menunjuk pelaksana harian bukan pelaksana tugas (Plt), karena belum ada pemberhentian sementara pejabat yang ditetapkan tersangka. Berita mengenai penggantian dua pejabat dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) yang tersangkut kasus korupsi proyek dam di Kabupaten Blitar mencerminkan seriusnya masalah korupsi di sektor pemerintahan dan infrastruktur. Korupsi, terutama dalam proyek-proyek publik, tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga berdampak langsung pada masyarakat, terutama mereka yang seharusnya menerima manfaat dari infrastruktur yang dibangun. Penggantian pejabat ini bisa diartikan sebagai langkah awal yang positif, namun tantangan yang lebih besar masih menunggu di depan. Pelaksanaan penggantian pejabat dalam kasus ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk memberantas praktik korupsi dan memastikan integritas dalam pengelolaan proyek-proyek infrastruktur. Dengan penunjukan pelaksana harian, ada harapan bahwa proyek-proyek yang tertunda atau terhambat akibat skandal ini dapat dilanjutkan dengan lebih transparan dan akuntabel. Namun, penting untuk memastikan bahwa pelaksana harian yang ditunjuk memiliki kualifikasi yang memadai serta integritas yang tinggi agar kasus serupa tidak terulang di masa yang akan datang. Di sisi lain, berita ini juga menjadi pengingat bagi masyarakat akan pentingnya pengawasan publik terhadap pengelolaan dana dan proyek pemerintah. Peran serta masyarakat dalam mengawasi proses pengadaan dan pelaksanaan proyek sangatlah penting untuk mencegah terjadinya penyimpangan. Media juga memiliki peranan krusial dalam mengedukasi masyarakat mengenai hak-hak mereka serta memberikan informasi yang transparan tentang penggunaan anggaran dan hasil proyek. Dengan informasi yang cukup, masyarakat bisa lebih proaktif dalam meminta pertanggungjawaban dari pejabat terkait. Namun, penggantian pejabat dan penunjukan pelaksana harian tidak cukup sebagai solusi jangka panjang. Diperlukan juga reformasi dalam sistem pengawasan dan akuntabilitas di lingkungan pemerintahan. Hal ini termasuk pelatihan bagi pejabat dan staf mengenai etika kerja dan integritas, serta penegakan hukum yang tegas bagi siapa pun yang terlibat dalam praktik korupsi. Selain itu, memperkuat lembaga pengawas dan menyederhanakan prosedur pengadaan dapat membantu mengurangi peluang untuk terjadinya korupsi. Akhirnya, di tengah berita ini, harapan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik yang lebih baik dan proyek infrastruktur yang berkualitas tetap tinggi. Penanganan yang tepat dan konsisten dalam menangani kasus-kasus korupsi akan menciptakan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Jika langkah-langkah preventif dan kuratif yang tepat dilaksanakan, bukan tidak mungkin Kabupaten Blitar dapat menjadi contoh bagi daerah lainnya dalam memberantas korupsi dan membangun infrastruktur yang fungsional serta bermanfaat bagi masyarakat. Dengan demikian, proses pembangunan dapat berlangsung secara berkesinambungan dan memberikan dampak positif sesuai harapan masyarakat.