Pihak PTPN mengungkap upaya perusakan kebun teh di Pangalengan sering dilakukan secara sembunyi-sembunyi, bahkan pada waktu-waktu yang tidak terduga. Berita mengenai penolakan alih fungsi Kebun Teh Pangalengan oleh PTPN yang mengemukakan bahwa 'Mau Panen, Pohon Sudah Hilang' mencerminkan kompleksitas isu pengelolaan lahan di Indonesia, terutama dalam konteks keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Dalam situasi ini, PTPN jelas ingin menegaskan pentingnya mempertahankan kebun teh sebagai salah satu sumber mata pencaharian dan identitas budaya di kawasan Pangalengan. Pertama-tama, kebun teh memiliki kontribusi besar bagi ekonomi lokal dan nasional. Pangalengan, yang dikenal dengan kebun teh yang subur, tidak hanya menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat setempat, tetapi juga berkontribusi pada sektor pariwisata dan produk pertanian. Alih fungsi lahan dapat mengurangi kapasitas produksi dan merusak keanekaragaman hayati yang ada. Oleh karena itu, keberatan PTPN terhadap alih fungsi lahan tampaknya bersifat strategis untuk mempertahankan kondisi tersebut. Namun, di sisi lain, perlu juga diakui bahwa kebutuhan pembangunan infrastruktur dan pemanfaatan lahan untuk pertumbuhan ekonomi yang lebih luas juga penting. Terkadang, terdapat dilema antara mempertahankan lahan produktif dan memenuhi kebutuhan lain yang tidak kalah mendesaknya. Dalam konteks ini, penting untuk mengintegrasikan perspektif masyarakat lokal, ahli lingkungan, dan pemangku kepentingan lainnya untuk mencari solusi yang berkelanjutan. Penting juga untuk mendalami lebih jauh alasan di balik pernyataan 'Mau Panen, Pohon Sudah Hilang'. Ini menunjukkan bahwa jika adanya hilangnya tanaman dapat berdampak negatif pada hasil panen, maka kebijakan yang mendasari penggunaan lahan harus lebih dipertimbangkan. Apakah langkah-langkah pengelolaan lahan sudah sesuai dengan prinsip keberlanjutan? Apakah ada upaya rehabilitasi lahan yang telah dilakukan? Isu ini menunjukkan perlunya keterbukaan dan transparansi dalam proses pengambilan kebijakan. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan lahan sangat penting. Sudah seharusnya suara serta aspirasi masyarakat yang bergantung pada kebun teh didengarkan dalam perencanaan dan implementasi kebijakan alih fungsi lahan. Melibatkan mereka dalam proses ini tidak hanya akan memberikan legitimasi, tetapi juga menciptakan rasa memiliki yang lebih besar terhadap sumber daya alam di daerah tersebut. Ke depannya, penting untuk menjalin dialog yang konstruktif antara perusahaan, pemerintah, serta masyarakat untuk menciptakan keseimbangan antara pengembangan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Dengan pendekatan yang kolaboratif dan berkelanjutan, diharapkan solusi yang dihasilkan dapat memenuhi kebutuhan semua pihak dan melestarikan warisan kebudayaan serta lingkungan natur yang ada.