Pengadilan Negeri Jogja menjatuhkan vonis 7 tahun penjara kepada Michael Radhitya, mantan Kepala Pengamanan Lapas Cebongan, karena kasus pungli terhadap napi. Berita mengenai vonis 7 tahun penjara untuk mantan pejabat Lapas Cebongan dalam kasus pungutan liar (pungli) terhadap narapidana menunjukkan pentingnya upaya penegakan hukum dan pemberantasan korupsi di sektor layanan publik, khususnya di lingkungan lembaga pemasyarakatan. Kasus ini bukan hanya menyoroti tindakan individu, tetapi juga menggambarkan sistem yang lebih luas di mana praktik pungli masih terjadi, merugikan para napi dan menghambat proses rehabilitasi mereka. Pungli di lapas adalah masalah serius yang sering kali terabaikan. Dalam banyak kasus, narapidana yang seharusnya mendapatkan hak-hak mereka—seperti akses ke pendidikan, kesehatan, dan rehabilitasi—justru terpaksa membayar berbagai biaya tidak resmi untuk memperoleh layanan yang seharusnya mereka terima tanpa biaya tambahan. Praktik semacam ini tidak hanya merusak integritas lembaga pemasyarakatan, tetapi juga memperbesar jurang ketidakadilan di masyarakat. Vonis terhadap eks pejabat lapas tersebut memberikan pesan bahwa tindakan koruptif akan mendapatkan konsekuensi hukum yang serius. Langkah ini diharapkan dapat menjadi deterrent effect bagi pejabat dan petugas di lembaga pemasyarakatan lainnya agar tidak terjerumus dalam praktik serupa. Selain itu, keputusan pengadilan ini juga mencerminkan dukungan bagi proses reformasi yang diperlukan dalam sistem pemasyarakatan, yang selama ini dinilai kurang transparan dan akuntabel. Namun, perlu diingat bahwa satu tindakan hukum tidak cukup untuk mengatasi masalah yang lebih kompleks ini. Diperlukan reformasi menyeluruh dalam sistem pemasyarakatan, termasuk pengawasan yang lebih ketat, pelatihan etika bagi petugas, dan mekanisme pengaduan yang aman bagi narapidana untuk melaporkan praktik pungli tanpa takut akan pembalasan. Dengan demikian, keadilan tidak hanya ditegakkan melalui vonis, tetapi juga melalui perbaikan sistemik yang berkelanjutan. Lebih jauh lagi, masyarakat juga perlu diberikan edukasi mengenai hak-hak mereka dalam sistem hukum, termasuk di dalam lapas. Kesadaran akan hak-hak ini dapat memberdayakan narapidana untuk melawan praktek-praktek tidak adil yang mereka hadapi. Kesadaran publik yang tinggi dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas lembaga pemasyarakatan juga sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik. Secara keseluruhan, berita mengenai vonis 7 tahun penjara ini adalah langkah positif dalam memerangi korupsi di lembaga pemasyarakatan, tetapi harus diikuti oleh tindakan nyata dan komprehensif untuk membangun sistem yang lebih baik, adil, dan manusiawi bagi semua yang terlibat. Ini adalah tantangan besar, tetapi dengan komitmen yang kuat dari semua pihak, perbaikan dapat tercapai.