Danjen Kopassus Mayjen Djon Afriandi menegaskan perlunya tindakan tegas terhadap aksi premanisme oleh ormas, sambil memisahkan ormas positif dan negatif. Berita mengenai pernyataan Danjen Kopassus tentang perlunya tindakan tegas terhadap ormas (organisasi masyarakat) yang berperilaku seperti preman adalah hal yang menarik dan penting untuk dibahas. Tindakan tegas ini mencerminkan upaya untuk mengendalikan kekacauan dan penegakan hukum yang lebih baik di masyarakat. Premanisme sering kali menjadi sumber masalah yang mengganggu ketertiban dan keamanan, sehingga pernyataan tersebut menunjukkan bahwa ada kesadaran akan perlunya penanganan yang lebih serius terhadap fenomena ini. Satu tantangan yang muncul dari pernyataan ini adalah bahwa tindakan tegas harus dilakukan dengan mengedepankan prinsip-prinsip hukum dan hak asasi manusia. Dalam banyak kasus, tindakan yang tampaknya tegas dapat berpotensi menjadi bentuk kekerasan sistemik atau penyalahgunaan wewenang. Oleh karena itu, sangat penting bagi aparat penegak hukum untuk melakukan pendekatan yang adil dan transparan, serta menjalankan proses hukum yang sesuai. Selain itu, pernyataan dari Danjen Kopassus ini juga menunjukkan perlunya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pihak berwenang dalam mengatasi masalah ormas preman. Masyarakat juga memiliki peran penting dalam melaporkan kegiatan yang mencurigakan dan mendukung upaya penegakan hukum. Sinergi antara aparat keamanan dan masyarakat dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan nyaman. Namun, perlu diingat bahwa tidak semua ormas berjalan di jalur negatif. Beberapa di antaranya memiliki tujuan positif dan berkontribusi pada pengembangan sosial dan komunitas. Oleh karena itu, penting untuk membedakan antara ormas yang berperilaku positif dan negatif. Tindakan tegas seharusnya difokuskan pada individu atau kelompok yang melakukan tindakan kriminal, bukan terhadap ormas secara keseluruhan. Sebagai tambahan, perlu juga dipertimbangkan strategi pencegahan agar tindakan premanisme tidak terus berkembang dalam masyarakat. Edukasi, penyuluhan, serta pemberdayaan masyarakat menjadi aspek yang tidak boleh diabaikan. Masyarakat yang teredukasi dan memiliki kesempatan untuk berkembang secara ekonomi cenderung lebih kecil kemungkinan terlibat dalam tindakan kriminal atau premanisme. Dalam konteks yang lebih luas, pernyataan ini juga mencerminkan tanggung jawab pemerintah dan aparat keamanan untuk mengatasi akar masalah yang menyebabkan munculnya premanisme. Kemiskinan, ketidakadilan sosial, dan kurangnya akses terhadap pendidikan adalah faktor-faktor yang sering kali mendorong individu untuk terlibat dalam kegiatan ilegal. Oleh karena itu, pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi sangat diperlukan dalam menghadapi masalah ini. Secara keseluruhan, pernyataan Danjen Kopassus mengenai penindakan tegas terhadap ormas preman adalah langkah yang perlu didukung, asalkan dilakukan dengan cara yang benar dan adil. Diperlukan kerjasama antara berbagai elemen masyarakat untuk menciptakan kondisi yang lebih baik dan aman bagi semua. Dengan pendekatan yang tepat, diharapkan fenomena premanisme dapat diminimalisir dan ketertiban masyarakat dapat terjaga dengan baik.