Danjen Kopassus sebut segala bentuk premanisme harus ditindak tegas, khususnya yang mengatasnamakan ormas. Berita mengenai langkah Kopassus untuk menindak aksi premanisme, termasuk yang mengatasnamakan organisasi masyarakat (ormas), merupakan suatu langkah yang menarik dan patut dicermati. Aksi premanisme merupakan sebuah masalah sosial yang cukup kompleks dan telah berakar di berbagai lapisan masyarakat. Tindakan premanisme sering kali mengganggu keamanan dan ketertiban, serta merugikan masyarakat luas. Dalam konteks ini, keterlibatan Kopassus sebagai satuan elite militer dapat dilihat sebagai upaya untuk menegakkan hukum dan melindungi masyarakat dari tindakan-tindakan yang merugikan. Namun, perlu dicatat bahwa keterlibatan militer dalam urusan sipil, seperti penanganan premanisme, harus dilakukan dengan hati-hati. Keberadaan militer di ruang publik sering kali menimbulkan polemik, terutama jika tidak diikuti dengan pengawasan dan akuntabilitas yang ketat. Ada kekhawatiran bahwa tindakan ini bisa disalahgunakan atau diinterpretasikan sebagai bentuk otoritarianisme, di mana hak-hak sipil masyarakat bisa terancam. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa setiap langkah yang diambil oleh Kopassus dalam penanganan premanisme tidak melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia. Satu faktor yang perlu diperhatikan adalah konteks sosial-politik yang melatarbelakangi munculnya aksi premanisme. Di banyak tempat, tindakan premanisme sering kali berhubungan dengan kemiskinan, ketidakadilan sosial, dan kurangnya akses terhadap kesempatan ekonomi. Dalam hal ini, penanganan yang komprehensif dan berbasis pada solusi jangka panjang, seperti pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan, juga perlu dipertimbangkan. Jika hanya mengandalkan tindakan represif, masalah premanisme tidak akan selesai karena akan terus muncul di tengah masyarakat yang tidak terlayani dengan baik. Selanjutnya, diperlukan kerjasama antara berbagai pihak, mulai dari pemerintah, kepolisian, ormas, dan masyarakat itu sendiri. Masyarakat berperan penting dalam mengidentifikasi akar permasalahan dan memberikan informasi yang diperlukan untuk penanganan yang lebih efektif. Jika Kopassus bekerja sama dengan kepolisian dan komunitas lokal, tindakan mereka dapat lebih terarah dan berdampak positif untuk menciptakan suasana yang lebih aman. Sementara itu, pesan yang disampaikan oleh langkah Kopassus ini juga dapat dilihat sebagai sinyal bahwa negara serius untuk memberantas praktik-praktik premanisme. Dengan adanya tindakan tegas, diharapkan dapat memberikan efek jera kepada pihak-pihak yang berusaha melakukan tindakan kriminal dengan mengatasnamakan ormas. Namun, kinerja tersebut juga harus didukung dengan kebijakan yang jelas dan transparan agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Akhirnya, tanggapannya harus seimbang antara penegakan hukum yang tegas dan pendekatan yang humanis. Mengatasi premanisme bukan hanya soal menindak, tetapi juga soal memahami latar belakang sosial yang melahirkan aksi tersebut. Dengan pendekatan yang holistik, diharapkan masalah ini bisa diatasi secara lebih efektif dan berkelanjutan.