Mantan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar ditunjuk menjadi staf khusus Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie bidang hukum. Berita mengenai penunjukan Lili Pintauli Siregar, eks Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sebagai Staf Khusus Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel) mengundang berbagai reaksi dari publik. Mengingat posisi sebelumnya sebagai pimpinan lembaga anti-korupsi, penunjukan ini menjadi sorotan terutama terkait dengan isu integritas dan konsistensi dalam penegakan hukum. Dari satu sisi, penunjukan ini bisa dilihat sebagai langkah positif dalam upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan daerah. Lili, yang memiliki pengalaman di KPK, diharapkan dapat membawa wawasan dan keahlian yang bermanfaat bagi pengembangan kebijakan yang mendorong praktik pemerintahan yang bersih. Pengalaman Lili di lembaga anti-korupsi bisa memberikan perspektif yang berbeda dalam menghadapi isu-isu korupsi di tingkat lokal. Namun, di sisi lain, penunjukan ini juga menimbulkan pertanyaan terkait dengan reputasi dan integritas lembaga KPK itu sendiri. Banyak yang berharap agar mantan pimpinan KPK tidak terlibat dalam politik praktis yang dapat merusak citra dan misi lembaga tersebut dalam memberantas korupsi. Terlebih lagi, publik mungkin khawatir bahwa penunjukan ini dapat memunculkan persepsi negatif tentang koneksi antara penegak hukum dan pejabat politik, yang bisa mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap upaya pemberantasan korupsi. Tanggapan masyarakat terhadap berita ini pun bervariasi. Beberapa kalangan menyambut baik penunjukan ini, melihatnya sebagai peluang untuk memperkuat tim kepemimpinan pemerintah daerah. Namun, ada pula yang skeptis dan melihatnya sebagai langkah yang menasionalisasi politik, di mana individu dengan latar belakang di bidang hukum atau pemberantasan korupsi justru terlibat dalam proses politik yang bisa berpotensi menyimpang dari prinsip-prinsip anti-korupsi. Salah satu tantangan yang dihadapi Lili adalah bagaimana mengelola harapan publik dan menjaga kredibilitas dirinya sebagai pejabat publik. Penunjukan ini bisa jadi merupakan ujian bagi Lili untuk membuktikan bahwa ia mampu berkontribusi secara positif tanpa kehilangan esensi dari tugas yang diembannya sebelumnya di KPK. Jika Lili dapat menunjukkan dedikasi dan komitmennya untuk mengintegrasikan nilai-nilai antikorupsi dalam kebijakan dan program yang dia jalankan di Tangsel, maka penunjukan ini bisa menjadi langkah yang konstruktif. Penting bagi publik untuk terus mengawasi kinerja Lili dalam kapasitas barunya ini. Jika ia mampu memberikan dampak positif dan transparansi dalam pemerintahan, maka penunjukan ini dapat dianggap berhasil. Namun, jika terdapat indikasi penyalahgunaan kekuasaan atau kegagalan dalam menjaga prinsip-prinsip anti-korupsi, maka kritik terhadap penunjukan ini akan semakin menguat. Secara keseluruhan, penunjukan Lili Pintauli sebagai Staf Khusus Wali Kota Tangsel merupakan isu yang kompleks dan multifaset. Dalam konteks perjuangan melawan korupsi di Indonesia, setiap langkah yang diambil oleh mantan pimpinan KPK now harus dicermati dan dievaluasi. Ini adalah momen penting baik bagi dirinya sendiri maupun bagi institusi yang pernah ia pimpin, dan warga Tangsel tentu berharap akan ada perubahan positif yang dihasilkan dari penunjukan ini.