Ia menyoroti pembangunan fasilitas seperti coffeeshop 5CM yang dinilai tidak berdampak langsung bagi mahasiswa. Berita tentang aksi Trituma yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas Tanjungpura (Untan) terkait penundaan wisuda hingga 5 tahun mencerminkan isu yang sangat relevan dalam konteks pendidikan tinggi di Indonesia. Penundaan ini tidak hanya berdampak pada mahasiswa yang menanti momen penting dalam hidup mereka, tetapi juga pada keluarga, peluang kerja, dan kondisi psikologis mahasiswa itu sendiri. Aksi demonstrasi yang dilakukan dapat dilihat sebagai bentuk ketidakpuasan dan protes yang sah terhadap kebijakan universitas yang dianggap merugikan. Masyarakat umum sering kali menganggap wisuda sebagai pencapaian yang bukan hanya simbol kebanggaan individu, tetapi juga sebagai gerbang menuju dunia kerja. Dalam konteks ini, penundaan wisuda tentu dapat menghambat cita-cita dan harapan mahasiswa untuk segera memasuki dunia profesional. Terlebih lagi, dalam pasar kerja yang semakin kompetitif, lulusan yang tertunda wisudanya mungkin akan kehilangan kesempatan dibandingkan lulusan lainnya yang telah mendapatkan gelar lebih dahulu. Aksi Trituma bukan hanya meminta kejelasan dari pihak universitas, tetapi juga mencerminkan suara kolektif mahasiswa yang ingin diakui dan didengar. Dalam dunia akademik, keterbukaan dan transparansi sangatlah penting. Mahasiswa berhak mendapatkan penjelasan yang jelas mengenai alasan di balik penundaan tersebut, serta langkah-langkah mitigasi yang akan diambil untuk menyelesaikan masalah. Di sisi lain, pihak universitas pun harus siap untuk menerima kritik dan menemukan solusi yang nyata. Dialog antara mahasiswa dan pihak administrasi perlu dibangun agar ada saling pengertian dan solusi yang menguntungkan semua pihak. Melalui komunikasi yang baik, pihak universitas bisa menjelaskan berbagai kendala yang dihadapi, dan mahasiswa dapat memahami situasi yang ada serta memberikan masukan yang konstruktif. Aksi mahasiswa ini juga bisa menjadi momentum bagi institusi pendidikan untuk mengevaluasi sistem dan prosedur mereka. Apakah ada faktor-faktor sistemik yang menyebabkan penundaan tersebut? Apakah ada cara lain untuk memastikan bahwa proses wisuda dapat berjalan lebih efektif dan efisien? Pertanyaan-pertanyaan ini perlu dijawab bukan hanya untuk situasi saat ini, tetapi juga untuk mencegah hal serupa terjadi di masa yang akan datang. Pada akhirnya, aksi Trituma dan penundaan wisuda ini menunjukkan betapa pentingnya peran mahasiswa dalam advokasi pendidikan mereka sendiri. Mahasiswa tidak hanya sebagai penerima pendidikan, tetapi juga sebagai agen perubahan yang bisa turut berkontribusi dalam perbaikan sistem pendidikan. Diharapkan, dengan adanya dialog yang konstruktif, permasalahan serupa tidak akan terulang di masa depan dan hak-hak mahasiswa bisa dilindungi secara lebih baik.