Sudewo menjelaskan bahwa komposisi belanja daerah dalam APBD harus mengikuti ketentuan yang berlaku dan wajib tercapai pada tahun 2027 Berita tentang Bupati Pati, Sudewo, yang menyatakan bahwa dengan menghemat 5 persen dari anggaran belanja pegawai berhasil menghasilkan Rp 70 miliar untuk pembangunan infrastruktur, menunjukkan adanya kesadaran akan pentingnya pengelolaan keuangan yang lebih efisien di tingkat daerah. Langkah ini patut dicontoh oleh pemimpin daerah lainnya, mengingat alokasi anggaran yang tepat akan berdampak langsung pada peningkatan kualitas infrastruktur dan pelayanan publik. Hematnya belanja pegawai sebesar 5 persen memang terdengar kecil, namun dalam konteks anggaran daerah yang besar, angka tersebut bisa menjadi signifikan. Dengan adanya penghematan tersebut, pemerintah daerah dapat memperluas program pembangunan yang berdampak positif bagi masyarakat. Investasi dalam infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya sangat penting untuk meningkatkan konektivitas, perekonomian lokal, dan kesejahteraan masyarakat. Namun, pelaksanaan penghematan ini harus dilakukan dengan hati-hati. Penting bagi pemerintah daerah untuk memastikan bahwa pengurangan anggaran belanja pegawai tidak mengurangi motivasi, kesejahteraan, dan kinerja pegawai. Pegawai negeri yang bekerja keras dan memiliki tanggung jawab besar dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan perlu diberikan perhatian agar tidak merasa tertekan akibat penghematan anggaran. Keseimbangan antara efisiensi anggaran dan kesejahteraan pegawai sangat penting untuk menjaga produktivitas. Di samping itu, transparansi dalam penggunaan dana hasil penghematan ini juga sangat penting. Masyarakat berhak mengetahui bagaimana uang tersebut digunakan dan apa dampaknya bagi pembangunan daerah. Melalui laporan dan evaluasi yang jelas, pemerintah daerah dapat membangun kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan yang diambil. Ini juga membantu menciptakan akuntabilitas, yang merupakan unsur penting dalam pemerintahan yang baik. Dari sudut pandang investasi jangka panjang, peningkatan infrastruktur bisa menjadi daya tarik bagi investor. Ketika infrastruktur suatu daerah baik, maka peluang untuk pertumbuhan ekonomi meningkat. Ini dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Oleh karena itu, langkah Bupati Pati ini bisa menjadi langkah awal yang baik untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Kedepannya, diharapkan penerapan strategi serupa tidak hanya terbatas pada penghematan belanja pegawai, tetapi juga pada sektor-sektor lain yang bisa dioptimalkan. Melakukan evaluasi serta perbaikan berkelanjutan dalam pengelolaan anggaran akan memberikan manfaat yang lebih bagi masyarakat secara keseluruhan. Sebuah paradigma baru di dalam manajemen keuangan daerah yang tidak hanya berorientasi pada penghematan tetapi juga memperhatikan peningkatan kualitas hidup masyarakat perlu menjadi fokus utama. Dengan demikian, kebijakan yang diambil Bupati Pati ini bisa menjadi model bagi daerah lain di Indonesia. Efisiensi dalam pengelolaan anggaran dan perhatian terhadap kebutuhan masyarakat adalah kunci untuk mencapai keberhasilan pembangunan daerah. Masyarakat pun diharapkan dapat turut serta memberikan masukan dan pengawasan agar setiap kebijakan yang diambil bisa berjalan dengan baik dan memberikan manfaat maksimal bagi semua.