Wakil Ketua DPRD Jabar, Ono Surono, kritik keputusan Gubernur Dedi Mulyadi yang mencoret hibah pesantren. Ia serukan pentingnya kolaborasi dalam pembangunan. Berita mengenai penghentian hibah untuk pesantren yang menjadi sorotan Pimpinan DPRD Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menunjukkan dinamika penting dalam pengelolaan anggaran serta perhatian terhadap institusi pendidikan keagamaan di Indonesia. Pajangan perdebatan ini mencerminkan dua hal penting: di satu sisi, kebutuhan untuk kesinambungan dukungan terhadap pesantren sebagai bagian integral dari pendidikan, dan di sisi lain, tantangan dalam mengatur keuangan negara untuk memastikan keadilan dan efisiensi. Hibah untuk pesantren sering kali menjadi topik kontroversial. Di satu sisi, pesantren memainkan peran penting dalam pembinaan moral dan pendidikan di masyarakat, banyak yang merasa bahwa mereka berhak mendapatkan dukungan dari pemerintah. Namun, di sisi lain, keputusan untuk memberikan hibah juga harus diperhatikan melalui prisma transparansi, akuntabilitas, dan pemerataan anggaran. Bagi banyak kalangan, penghentian hibah mencerminkan kebijakan yang perlu ditelaah dan dipertimbangkan kembali untuk memastikan bahwa dana publik digunakan secara efektif. Di era saat ini, di mana anggaran pendidikan dan sosial selalu menjadi sorotan, penting bagi pemerintah daerah untuk bersikap arif dalam mendukung segala bentuk pendidikan, termasuk pesantren. Peran pesantren dalam membentuk karakter dan kepribadian generasi muda tidak bisa diabaikan, dan dengan langkah penghapusan hibah ini, muncul pertanyaan besar tentang komitmen pemerintah terhadap pendidikan berbasis agama. Selain itu, sorotan dari Pimpinan DPRD Jabar, Dedi Mulyadi, menunjukkan bahwa kebijakan yang diambil tidak hanya berimbas pada keberlangsungan pesantren, tetapi juga dapat memengaruhi citra pemerintah daerah. Dalam hal ini, komunikasi yang baik dan kolaborasi antara pemerintah daerah, DPRD, serta pengelola pesantren menjadi krusial untuk menemukan solusi yang saling menguntungkan. Diskusi konstruktif dapat membuka jalan untuk menciptakan kebijakan yang lebih inklusif dan bersinergi dengan kebutuhan masyarakat. Pada akhirnya, keputusan untuk menghapus hibah pesantren harusnya tidak hanya dilihat dari sisi anggaran, tetapi juga dari sudut pandang sosial dan pendidikan. Mungkin perlu dipikirkan alternatif atau model pendanaan yang lebih berkelanjutan, yang dapat memastikan bahwa pesantren tetap dapat beroperasi dan memberikan kontribusi yang berarti bagi masyarakat. Sebuah pendekatan berbasis kemitraan antara pemerintah dan institusi pendidikan, tanpa memihak satu pihak saja, bisa menjadi solusi untuk mengatasi dilema ini. Mari kita berharap bahwa dari perdebatan ini, ada upaya nyata untuk mendorong dialog antara semua pemangku kepentingan dalam pendidikan agar generasi mendatang dapat memperoleh pendidikan yang berkualitas, tidak hanya dalam konteks formal tetapi juga keberagaman aspek pendidikan yang ada di masyarakat.