Begini tinjauan hukum dan tata negara soal adanya desakan dari sejumlah purnawirawan jenderal TNI untuk melengserkan Wapres Gibran Rakabuming Raka. Berita mengenai wacana pelengseran Wakil Presiden Gibran yang diangkat oleh Prof. Adji Samekto menggambarkan dinamika politik di Indonesia. Dalam konteks ini, pernyataan Prof. Adji mengenai pentingnya mematuhi UUD 45 menunjukkan betapa krusialnya dasar hukum dalam menjalankan roda pemerintahan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 45) merupakan sumber utama dari segala peraturan dan kebijakan yang harus dijunjung tinggi oleh semua pihak, termasuk para pejabat negara. Wacana pelengseran seorang pejabat negara, terutama yang menjabat sebagai Wakil Presiden, bukanlah isu sepele. Ini tidak hanya berpotensi menciptakan ketidakstabilan politik, tetapi juga berisiko mengganggu proses pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat. Penting untuk memahami bahwa suatu perubahan dalam posisi strategis di pemerintahan harus mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk konsekuensi hukum, sosial, dan ekonomi. Oleh karena itu, setiap tindakan yang diambil dalam konteks politik harus dilandasi dengan prinsip-prinsip demokrasi dan peraturan yang berlaku. Prof. Adji menggarisbawahi pentingnya kepatuhan terhadap hukum, dan ini merupakan panggilan untuk menjaga integritas sistem pemerintahan. Setiap individu dan kelompok dalam politik harus menyadari bahwa keputusan yang diambil harus didasarkan pada pertimbangan yang matang dan memperhatikan kepentingan rakyat. Diskusi dan debat politik, meskipun penting, harus tetap pada koridor yang tidak merusak tatanan hukum. Selain itu, wacana pelengseran ini mengindikasikan adanya ketidakpuasan atau tantangan terhadap kinerja kepemimpinan. Dalam konteks demokrasi, hal ini adalah hal yang normal. Namun, cara untuk menyampaikan ketidakpuasan tersebut harus dilakukan dengan cara yang terhormat dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Prosedur hukum dan mekanisme yang ada harus dijadikan ruang untuk menyelesaikan permasalahan, alih-alih melalui wacana pelengseran yang berpotensi membawa dampak negatif bagi stabilitas politik. Dalam memandang situasi seperti ini, penting bagi masyarakat untuk tetap kritis dan berperan aktif dalam memahami proses politik. Edukasi politik yang baik dapat membantu publik untuk memahami latar belakang dan konsekuensi dari setiap isu yang berkembang. Diskursus yang produktif dan konstruktif adalah kunci agar masyarakat dapat ikut berkontribusi dalam keputusan-keputusan politik yang berpengaruh terhadap negara. Secara keseluruhan, tanggapan terhadap wacana pelengseran Wakil Presiden Gibran haruslah dilakukan dengan hati-hati. Mengedepankan dialog yang terbuka dan menghargai proses hukum yang ada menjadi fondasi penting dalam menjaga integritas sistem pemerintahan Indonesia. Semua pihak harus kembali merujuk kepada UUD 45 dan menghormati aturan-aturan yang telah ditetapkan untuk bersama membangun bangsa dengan cara yang lebih baik dan lebih demokratis.