Alasan purnawirawan TNI usulkan Gibran diganti karena keputusan MK telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Berita mengenai usulan pencopotan Gibran Rakabuming Raka, yang merupakan Wali Kota Solo dan juga putra Presiden Joko Widodo, oleh eks Wakil Presiden Try Sutrisno dan ratusan purnawirawan TNI menjadi sorotan penting di tengah dinamika politik Indonesia. Usulan tersebut mencerminkan berbagai kepentingan dan pandangan yang ada di masyarakat, terutama yang berkaitan dengan hubungan antara militer dan politik. Salah satu alasan yang mungkin mendasari respon tersebut adalah kekhawatiran tentang nepotisme dan dominasi kekuasaan keluarga dalam politik. Sosok Gibran, yang memiliki latar belakang sebagai anak presiden, sering kali menjadi pusat perhatian, dan banyak pihak yang mempertanyakan apakah keberhasilannya di dunia politik murni berdasarkan kemampuannya ataukah pengaruh dari nama besar keluarganya. Dalam konteks ini, usulan pencopotan tersebut bisa dipandang sebagai bentuk penolakan terhadap apa yang dianggap sebagai penguasaan politik berbasis garis keturunan. Selain itu, konflik antara eks pejabat militer dan pejabat sipil di Indonesia telah lama menjadi bagian dari sejarah politik negara ini. Ketegangan semacam ini bisa menciptakan dinamika yang kompleks dalam pengambilan keputusan politik dan dapat mempengaruhi stabilitas pemerintahan. Purnawirawan TNI yang mengusulkan pencopotan Gibran mungkin merasa bahwa ada kebutuhan untuk mengembalikan suara militer dalam politik yang kerap kali dinilai minim pengaruhnya. Ini juga menandakan masih adanya pemisahan yang kuat antara dunia militer dan sipil di Indonesia. Di sisi lain, Gibran sendiri sejauh ini terlihat berkomitmen untuk menjalankan tugasnya sebagai wali kota dan melanjutkan program-program pembangunan di Solo. Ia berhasil meraih dukungan dari masyarakat lokal, dan pencapaian-pencapaian tersebut harus diakui. Oleh karena itu, respons terhadap usulan pencopotan ini juga akan tergantung pada bagaimana publik melihat kinerja Gibran dalam memimpin kota tersebut. Apakah ada dampak nyata atau hanya sekadar isu politik semata? Sebagai kesimpulan, perdebatan mengenai pencopotan Gibran serta alasan yang mendasarinya mencerminkan kolisi antara tradisi, kekuasaan, dan harapan masyarakat terhadap pemerintahan yang lebih baik. Ke depannya, penting bagi semua pihak untuk tetap fokus pada aspek substantif dari kepemimpinan, termasuk transparansi, akuntabilitas, dan kesejahteraan publik, ketimbang terperangkap dalam konflik yang tidak produktif. Dialog yang konstruktif dan memahami kebutuhan masyarakat akan jauh lebih bermanfaat bagi stabilitas dan kemajuan politik di Indonesia.