Perusahaan tour and travel yang didatangi Wamenaker Noel di Pekanbaru atas dugaan penahanan ijazah mantan karyawan berikan tanggapan atas sikap mereka Berita yang berjudul "Tanggapi Sikap Tak Acuh ke Wamenaker Saat Sidak Penahanan Ijazah, Perusahaan: Harus Ada Surat Tugas" menunjukkan dinamika yang menarik antara instansi pemerintah dan sektor swasta. Dari informasi yang disampaikan, dapat dilihat bahwa penahanan ijazah menjadi isu yang cukup sensitif dan membutuhkan penanganan yang hati-hati. Respons perusahaan yang menyatakan perlunya surat tugas untuk menghadapi Wamenaker menunjukkan adanya ketidakpahaman atau bahkan ketidakpedulian terhadap pentingnya koordinasi antara pihak-pihak yang berkepentingan. Dalam konteks ini, sikap acuh tak acuh perusahaan dapat menimbulkan pertanyaan serius mengenai komitmen mereka terhadap regulasi dan kebijakan pemerintah. Sebagai entitas yang beroperasi dalam kerangka hukum yang ditetapkan, perusahaan seharusnya memiliki kesadaran dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Ketidakpedulian terhadap kehadiran perwakilan pemerintah, terutama dalam situasi yang berkaitan dengan hak-hak pekerja dan administrasi pendidikan, bisa menciptakan persepsi negatif di kalangan masyarakat. Hal ini tidak hanya berdampak pada reputasi perusahaan itu sendiri, tetapi juga pada citra industri secara keseluruhan. Di sisi lain, perlunya surat tugas untuk melakukan interaksi dengan wakil pemerintah dapat mengindikasikan adanya bureaucratic red tape yang bisa menghambat proses komunikasi. Faktor administratif seperti ini seharusnya tidak menjadi penghalang dalam menangani isu-isu penting seperti penahanan ijazah yang berpotensi merugikan banyak individu. Jika perusahaan merasa perlu untuk terus berpegang pada prosedur formal yang kaku, bisa memunculkan kesan bahwa mereka lebih mementingkan proses daripada substansi dari masalah yang ada. Perlu adanya pemahaman bahwa dalam menjalankan bisnis, setiap perusahaan wajib untuk berpartisipasi aktif dalam regulasi yang ada, terutama yang berkaitan dengan hak-hak pekerja. Keberadaan ijazah sangat penting, baik bagi karyawan maupun majikan, dalam menjaga kualitas sumber daya manusia. Penahanan ijazah, tanpa alasan yang jelas, dapat menciptakan ketidakpastian dan kegelisahan di kalangan pekerja yang tentunya berdampak pada produktivitas dan moral kerja. Selanjutnya, pihak-pihak yang berwenang, termasuk Wamenaker, perlu mengenali tantangan yang dihadapi dalam berkomunikasi dengan dunia usaha. Pendekatan yang kolaboratif dan saling pengertian perlu ditingkatkan agar perusahaan tidak merasa tertekan, tetapi justru mau berkontribusi dalam penyelesaian masalah. Dialog terbuka antara pemerintah dan sektor swasta dapat menghasilkan solusi yang lebih konstruktif dan bermanfaat untuk semua pihak. Secara keseluruhan, berita ini mencerminkan perlunya kesadaran kolektif mengenai tanggung jawab dan peran masing-masing pihak dalam menjaga lingkungan kerja yang kondusif dan berkeadilan. Keselarasan antara regulasi pemerintah dan praktik perusahaan di lapangan sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menciptakan iklim usaha yang berkelanjutan.