Kenaikan batas pendapatan MBR agar bisa mendapat KPR , pengamat hukum ekonomi Dr Andin Rusmini SH SM MH beri pandangan. Berita mengenai kenaikan batas pendapatan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam program Kredit Pemilikan Rumah (KPR) merupakan langkah yang signifikan dalam upaya pemerintah untuk meningkatkan aksesibilitas perumahan bagi masyarakat dengan pendapatan rendah. Kenaikan batas ini menunjukkan adanya perhatian yang lebih besar terhadap kebutuhan akan perumahan yang layak dan terjangkau, terutama di tengah meningkatnya harga properti. Namun, seperti yang disampaikan oleh pengamat hukum ekonomi, penting untuk memastikan bahwa kebijakan ini diimbangi dengan kualitas pembangunan perumahan itu sendiri. Kualitas perumahan adalah faktor krusial yang tak bisa diabaikan. Kenaikan batas pendapatan MBR mungkin akan memberikan kesempatan kepada lebih banyak orang untuk memiliki rumah, tetapi tanpa pengawasan yang ketat, ada risiko bahwa pengembang akan lebih fokus pada kuantitas daripada kualitas. Hal ini dapat menghasilkan hunian yang tidak memenuhi standar kesehatan, keamanan, dan kenyamanan, yang pada akhirnya akan berdampak negatif pada kualitas hidup penghuninya. Oleh karena itu, pemerintah perlu menetapkan regulasi yang jelas mengenai standar kualitas perumahan yang harus dipatuhi oleh pengembang. Selanjutnya, berikutnya sistem monitoring dan evaluasi yang efektif sangat diperlukan untuk memastikan bahwa pengembang mematuhi ketentuan yang ada. Tanpa adanya pengawasan yang baik, mungkin terdapat penyimpangan dari standar kualitas yang sudah ditetapkan. Masyarakat juga perlu dilibatkan dalam proses ini, misalnya melalui forum-forum komunikasi yang memberikan mereka ruang untuk menyampaikan keluhan mengenai kualitas perumahan yang mereka tempati. Ini bukan hanya soal hunian, melainkan juga tentang memberikan suara kepada masyarakat dalam proses pembangunan yang menyangkut kehidupan mereka. Di sisi lain, kenaikan batas pendapatan MBR juga bisa menjadi kesempatan untuk berinovasi dalam solusi perumahan. Misalnya, pengembang dapat menyesuaikan desain rumah untuk lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan, yang dapat memberikan manfaat jangka panjang baik bagi penghuni maupun bagi lingkungan. Investasi dalam teknologi hijau dan material bangunan yang berkelanjutan dapat menjadi langkah positif yang tidak hanya memenuhi kebutuhan saat ini tetapi juga melindungi sumber daya untuk generasi mendatang. Akhirnya, pemerintah juga perlu mempertimbangkan pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi pengembang lokal, agar mereka dapat memenuhi standar yang ditetapkan. Selain itu, kerja sama dengan sektor swasta dan organisasi non-pemerintah juga bisa memperkuat pelaksanaan program perumahan ini. Dengan kombinasi yang tepat antara kebijakan, kualitas, dan partisipasi masyarakat, diharapkan kenaikan batas pendapatan MBR untuk KPR dapat memberikan dampak positif yang nyata bagi masyarakat kita.