Pemerhati budaya Cirebon kritik penamaan Bale Jaya Dewata untuk kantor Gubernur Jabar. Mereka minta nama tokoh lokal yang lebih relevan. Berita mengenai polemik nama kantor Gubernur Jawa Barat di Cirebon yang menampilkan nama Jaya Dewata tentunya menciptakan perdebatan yang menarik. Polemik semacam ini menunjukkan bagaimana penamaan suatu tempat atau bangunan tidak hanya sekedar simbol, namun juga mencerminkan sejarah, budaya, dan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat. Terlebih lagi, Cirebon sebagai salah satu kota yang kaya akan sejarah dan budaya, sangatlah penting untuk memastikan nama-nama yang digunakan relevan dan dapat diterima oleh masyarakat luas. Nama Jaya Dewata diangkat sebagai bagian dari penamaan ini, namun berbagai kalangan mulai mempertanyakan siapa sosok di balik nama tersebut. Ketidakjelasan mengenai Jaya Dewata dapat menimbulkan rasa skeptis di kalangan masyarakat. Apakah nama ini diambil berdasarkan sejarah lokal, ataukah hanya sekedar sebuah nama tanpa makna yang jelas? Penting bagi pemerintah untuk transparan dalam menjelaskan asal-usul dan makna dari nama tersebut agar masyarakat dapat memahami dan menerima keputusan ini. Lebih dari itu, polemik ini juga bisa dilihat sebagai kesempatan bagi pemerintah untuk melakukan dialog terbuka dengan masyarakat. Mendengarkan suara dan aspirasi warga Cirebon mengenai penamaan ini akan sangat bermanfaat. Hal ini bisa mengedukasi publik mengenai pentingnya menghargai sejarah serta budaya lokal, sekaligus memperkokoh rasa memiliki terhadap tempat dan identitas yang diusung oleh nama tersebut. Selain itu, penamaan kantor Gubernur juga membawa implikasi terhadap pengelolaan dan branding daerah. Nama yang tepat bisa menjadi sebuah simbol kebanggaan bagi masyarakat. Dengan adanya nama yang dianggap mewakili nilai-nilai luhur dan sejarah, dimungkinkan akan ada peningkatan rasa cinta dan kepedulian masyarakat terhadap wilayahnya. Jika nama Jaya Dewata dianggap tidak mewakili hal-hal tersebut, maka penting untuk mempertimbangkan nama lain yang lebih sesuai. Sebagai penutup, polemik mengenai nama Kantor Gubernur Jabar di Cirebon adalah sebuah pengingat bahwa proses pengambilan keputusan dalam hal penamaan bukan hanya melibatkan pemerintah tapi juga harus melibatkan masyarakat. Dalam konteks ini, keterbukaan, edukasi, serta penghargaan terhadap sejarah dan budaya lokal harus menjadi bagian dari dialog tersebut. Jika semua pihak bersinergi, bukan tidak mungkin nama tersebut akan menjadi jembatan bagi masyarakat untuk lebih memahami dan mencintai budaya serta sejarah daerah mereka.