Seleksi PPPK tahap 2 tersebut diikuti sebanyak 2.177 tenaga honorer di lingkungan Pemkab Banyuwangi, Berita mengenai upaya Bupati Banyuwangi yang berjuang untuk memperjuangkan nasib ribuan tenaga honorer dalam seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di tengah keterbatasan anggaran mencerminkan kompleksitas persoalan yang dihadapi oleh pemerintah daerah. Di satu sisi, ada kebutuhan mendesak untuk memberikan kepastian kerja dan perlindungan hukum bagi tenaga honorer yang telah mengabdi, sementara di sisi lain, terdapat batasan-batasan anggaran yang harus dipertimbangkan secara cermat. Dalam konteks pemerintahan daerah, tenaga honorer sering kali menjadi tulang punggung operasional berbagai program dan layanan publik. Mereka berkontribusi secara signifikan meski dengan status dan penghasilan yang tidak sebanding dengan pegawai tetap. Upaya Bupati Banyuwangi untuk memperjuangkan mereka dalam seleksi PPPK adalah langkah yang patut diapresiasi. Ini menunjukkan adanya kepedulian terhadap keberlangsungan karir tenaga honorer dan upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Namun, tantangan anggaran yang dihadapi pemerintah daerah merupakan isu yang tidak dapat diabaikan. Dalam situasi di mana banyak daerah mengalami tekanan keuangan, suatu pendekatan yang sistematis dan berkelanjutan sangat penting. Pemerintah perlu merumuskan strategi yang tidak hanya memperjuangkan kepentingan tenaga honorer, tetapi juga mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Hal ini menuntut adanya inovasi dalam pengelolaan sumber daya daerah serta kreativitas dalam mencari solusi jangka panjang. Selanjutnya, langkah Bupati perlu diimbangi dengan transparansi dan komunikatif dalam proses seleksi PPPK. Pemangku kepentingan, termasuk masyarakat dan tenaga honorer, harus diajak berdialog untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil mengakomodasi berbagai kepentingan. Selain itu, perlu adanya pemetaan yang jelas mengenai kebutuhan tenaga kerja di masing-masing sektor agar seleksi PPPK benar-benar mencerminkan kebutuhan dan potensi wilayah. Kebijakan ini juga sebaiknya diintegrasikan dengan program-program peningkatan kapasitas tenaga honorer, agar mereka tidak hanya mendapatkan status yang lebih baik, tetapi juga kompetensi yang relevan dengan kebutuhan zaman. Pelatihan dan pengembangan karir dapat menjadi langkah yang baik untuk memastikan bahwa mereka siap menghadapi tantangan yang ada di dunia pelayanan publik saat ini. Pada akhirnya, perjuangan Bupati Banyuwangi untuk ribuan honorer dalam seleksi PPPK adalah cerminan dari komitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Namun, proses ini harus dilakukan dengan strategi yang matang dan berkelanjutan, serta melibatkan partisipasi aktor-aktor kunci. Harapannya, melalui kerjasama yang baik dan pemikiran yang inovatif, pemerintah dapat menemukan jalan keluar dari permasalahan ini tanpa mengabaikan prinsip-prinsip keberlanjutan dan keadilan sosial.