Kapolres Jakarta Timur menilai, langkah tersebut menjadi hak sepenuhnya pihak keluarga korban. Berita mengenai tewasnya mahasiswa Universitas Kristen Indonesia (UKI) yang dilaporkan ke Propam Polri menarik perhatian banyak pihak dan memunculkan berbagai reaksi dari masyarakat, terutama keluarga korban. Tanggapan Kapolres Jakarta Timur yang menyatakan bahwa pelaporan tersebut adalah hak keluarga korban mencerminkan sikap profesionalisme dan keterbukaan dalam penanganan kasus ini. Dalam situasi yang sensitif seperti ini, penting bagi pihak kepolisian untuk memberikan ruang bagi keluarga untuk menyuarakan ketidakpuasan mereka dan mencari keadilan. Tewasnya seorang mahasiswa tentu saja menimbulkan duka yang mendalam. Dalam kasus seperti ini, banyak aspek yang perlu diperhatikan, mulai dari penyelidikan yang komprehensif hingga penanganan psikologis bagi keluarga. Keluarga korban berhak mendapatkan penjelasan yang jelas mengenai penyebab kematian dan langkah-langkah yang diambil oleh pihak berwenang. Respon Kapolres yang mengakui hak keluarganya bisa dianggap sebagai langkah positif dalam membangun kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Namun, perlu dicatat bahwa hak keluarga tidak hanya sebatas mengajukan laporan. Mereka juga berhak mendapatkan dukungan selama proses investigasi. Keterbukaan informasi dari pihak kepolisian sangat penting untuk meredakan keresahan masyarakat, mengingat kematian seorang mahasiswa dapat memicu keprihatinan terkait keselamatan dan keamanan di lingkungan pendidikan. Oleh karena itu, komunikasi yang baik antara pihak kepolisian dan keluarga sangat diperlukan. Selain itu, kasus ini dapat menjadi momen untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan hukum di Indonesia. Publik sering kali meragukan proses penegakan hukum, khususnya dalam kasus-kasus yang melibatkan individu berpengaruh. Dengan menunjukkan bahwa setiap laporan, termasuk laporan dari keluarga korban, ditangani secara serius, diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Dalam konteks yang lebih luas, kejadian ini juga membuka diskusi mengenai perlunya perlindungan terhadap mahasiswa dan warga sipil di lingkungan pendidikan. Akankah institusi pendidikan berperan lebih aktif dalam memastikan keselamatan dan kesejahteraan mahasiswa? Apa langkah-langkah proaktif yang bisa diambil oleh pihak universitas dan pemerintah untuk mencegah tragedi serupa di masa depan? Ini adalah pertanyaan-pertanyaan penting yang harus dijawab, bukan hanya oleh pihak kepolisian, tetapi juga oleh semua pemangku kepentingan. Sjikap terbuka dan penerimaan terhadap kritik adalah kunci untuk meningkatkan hubungan antara kepolisian dan masyarakat. Jika pihak kepolisian dapat menunjukkan bahwa mereka menghargai hak keluarga korban untuk mengeksplorasi proses hukum, maka ini bisa menjadi langkah positif ke arah penyelesaian kasus yang transparan. Tentu saja, hasil dari penyelidikan ini harus diharapkan dapat membawa keadilan bagi keluarga korban dan mencegah outcry yang lebih besar di masyarakat. Akhirnya, kasus ini menggambarkan pentingnya kolaborasi antara semua pihak, termasuk keluarga, masyarakat, dan institusi. Mencari keadilan adalah tanggung jawab bersama, dan menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi pendidikan adalah tujuan bersama yang harus dicapai. Kemandekan dalam kasus ini tidak hanya akan meninggalkan dampak negatif pada keluarga korban, tetapi juga pada kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan institusi pendidikan.