Keputusan Bareskrim Polri melepaskan Kades Kohod, Arsin dari tahanan terkait kasus Pagar Laut Tangerang berbuntut panjang. Kompolnas turun tangan. Tentu, saya akan memberikan tanggapan mengenai berita tersebut. Berita mengenai pelepasan Kepala Desa Kohod dalam kasus pagar laut di Tangerang mencuat ke permukaan dengan banyak sorotan, terutama karena melibatkan seorang pejabat publik. Hal ini menciptakan pertanyaan mengenai integritas sistem hukum dan keadilan yang diterima oleh masyarakat. Ketika seorang kepala desa yang seharusnya menjadi contoh teladan bagi warganya terlibat dalam kasus hukum, hal ini dapat merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah, terutama di tingkat desa. Kepolisian dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Kompolnas) yang berencana menyelidiki kasus tersebut menunjukkan bahwa ada perhatian yang lebih besar terhadap transparansi dan keadilan dalam penegakan hukum. Langkah ini penting, terutama untuk memastikan bahwa semua pihak terlibat dalam proses hukum, dari masyarakat sipil hingga aparat pemerintahan, berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang adil. Penyelidikan dari Kompolnas diharapkan dapat mengungkap fakta-fakta yang mungkin tersembunyi dan memastikan bahwa tidak ada yang kebal hukum. Pelepasan Kades ini juga menyisakan banyak pertanyaan tentang alasan di balik keputusan tersebut. Apakah ada pertimbangan hukum yang tepat yang membuatnya dibebaskan? Atau, adakah peluang adanya intervensi yang tidak semestinya dari pihak-pihak tertentu? Masyarakat tentu ingin memastikan bahwa proses hukum yang dijalani adalah berdasarkan bukti dan pertimbangan yang sah, bukan berdasarkan kepentingan individu atau kelompok tertentu. Tidak kalah penting adalah dampak sosial dari kasus ini. Rakyat yang tinggal di sekitar Desa Kohod mungkin merasakan ketidakadilan dan kekecewaan terhadap sistem hukum yang dianggap tidak berpihak. Jika publik merasa bahwa keadilan bisa dibeli atau bahwa ada orang tertentu yang dilindungi, maka kepercayaan terhadap lembaga pemerintahan dan hukum akan semakin menurun. Dalam jangka panjang, hal ini dapat menimbulkan ketidakpuasan sosial yang lebih besar serta potensi konflik di masyarakat. Pemerintah dan lembaga terkait harus segera memberikan klarifikasi yang transparan dan komprehensif mengenai status hukum kasus ini. Selain itu, perlu ada langkah kongkrit untuk memastikan bahwa semua pelaku, termasuk pejabat publik, harus mempertanggungjawabkan setiap tindakan yang melanggar hukum. Masyarakat berhak mendapatkan keadilan, dan tindakan-tindakan yang menunjukkan ketidakadilan hanya akan memperpanjang masalah kepercayaan antara rakyat dan pemerintah. Dalam konteks yang lebih luas, kasus ini sejatinya mencerminkan tantangan yang dihadapi oleh sistem politik dan hukum di Indonesia. Reformasi yang berkelanjutan dalam sistem hukum, serta pendidikan publik mengenai hak dan kewajiban dalam hukum, adalah langkah-langkah yang perlu diberdayakan. Disinilah peran serta masyarakat sangat penting, untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tataran pemerintahan. Akhirnya, di saat situasi ini berlangsung, penting bagi seluruh pihak untuk tetap berfokus pada proses hukum yang adil dan memperjuangkan hak-hak masyarakat. Kasus ini menjadi pengingat bahwa setiap tindakan yang diambil harus berdasar pada prinsip keadilan, dan seluruh pihak harus bertanggungjawab atas setiap kebijakan yang diambil. Melalui dialog yang konstruktif dan observasi yang ketat, diharapkan kasus semacam ini dapat diminimalisir di masa yang akan datang.