Pantauan di lapangan, kantor Lurah Tanjung Batu yang berlokasi di Jalan Sayid Makdum itu dicat warna putih kombinasi biru. Berita mengenai kondisi kantor Lurah Tanjung Batu di Ogan Ilir yang telah lapuk dan dibangun sejak tahun 1950an mencerminkan isu yang lebih luas mengenai infrastruktur publik di Indonesia. Keberadaan bangunan yang sudah tidak layak ini seharusnya menjadi sorotan bagi pemerintah daerah dan pusat, mengingat kantor lurah merupakan fasilitas penting yang mendukung pelayanan publik. Sebagai wajah pemerintahan yang berfungsi untuk melayani masyarakat, kondisi fisik kantor seharusnya mencerminkan komitmen dan dedikasi pemerintah dalam memberikan layanan yang baik kepada warganya. Kantor yang sudah tua dan lapuk menggarisbawahi pentingnya perhatian terhadap pemeliharaan dan renovasi infrastruktur. Bangunan yang tidak terawat bukan hanya menjadi masalah estetik, tetapi juga dapat memengaruhi efektivitas pelayanan. Ruang yang tidak nyaman atau tidak memadai dapat mengurangi produktivitas pegawai dan menyulitkan masyarakat dalam mengakses layanan. Selain itu, bangunan yang tidak aman dapat menimbulkan risiko bagi semua orang yang berada di dalamnya. Dari sudut pandang sosial, keberadaan kantor lurah yang tidak layak berdampak pada persepsi masyarakat terhadap pemerintah. Ketika masyarakat melihat bahwa fasilitas publik tidak diperhatikan, hal ini dapat menimbulkan rasa ketidakpuasan dan skeptisisme terhadap upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup. Penegasan bahwa kantor lurah adalah representasi dari pemerintah lokal perlu diimbangi dengan kondisi fisik yang sesuai. Jika masyarakat merasa tidak memperoleh fasilitas yang cukup, hal ini dapat memicu apatisme dan mengurangi partisipasi masyarakat dalam program-program pemerintah. Penting juga untuk mempertimbangkan alokasi anggaran dan prioritas pembangunan dalam konteks yang lebih luas. Masalah ini mengingatkan kita akan kebutuhan untuk merencanakan investasi dalam infrastruktur dengan bijaksana, termasuk menggali potensi anggaran daerah dan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk merehabilitasi bangunan yang sudah usang. Mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan juga dapat menjadi strategi yang efektif untuk memastikan bahwa kebutuhan mereka diperhatikan. Lebih jauh lagi, situasi ini bisa menjadi kesempatan bagi pemerintah untuk melibatkan masyarakat dalam membuat perubahan. Dengan melaksanakan program-program seperti 'crowdfunding' untuk pemeliharaan bangunan publik atau memberikan ruang bagi masyarakat untuk berkontribusi dalam pembangunan, dapat terjalin kerja sama yang lebih erat antara pemerintah dan warganya. Hal ini tidak hanya akan memperbaiki kondisi fisik bangunan, tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Secara keseluruhan, potret miris kantor Lurah Tanjung Batu harus dijadikan sebagai cermin bagi pihak berwenang untuk mengevaluasi dan memperbaiki kondisi infrastruktur publik. Jika kondisi ini dibiarkan berlanjut, maka akan ada dampak jangka panjang bagi pelayanan publik dan kepercayaan masyarakat. Semoga berita ini menjadi momentum untuk perubahan yang lebih baik dan berkelanjutan dalam pengelolaan infrastruktur di wilayah tersebut dan di tempat lain di Indonesia.