Tantangan otda saat adalah memajukan sumber daya manusia, meritokrasi, hingga tumpang tindih regulasi. Berita yang membahas peringatan Hari Ulang Tahun ke-29 Otonomi Daerah (Otda) di Kabupaten Minahasa Utara, yang menyoroti komitmen Bupati Joune Ganda untuk mendukung kebijakan-kebijakan dalam rangka otonomi daerah, sangat relevan dan penting. Otonomi daerah merupakan landasan bagi pemerintahan untuk mengambil keputusan yang lebih dekat dengan kebutuhan masyarakat, dan tentu saja, perayaan ini menjadi momen refleksi bagi pemerintah daerah untuk mengevaluasi pencapaian dan rencana ke depan dalam mengelola daerah. Bupati Joune Ganda menunjukkan komitmen yang kuat terhadap pengembangan daerah melalui dukungan kebijakan otonomi. Hal ini mencerminkan pemahaman yang mendalam akan tanggung jawab yang diemban seorang pemimpin. Dalam konteks ini, dukungan terhadap kebijakan-kebijakan yang mendukung otonomi daerah dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat, seperti peningkatan layanan publik, pembangunan infrastruktur, dan pemberdayaan ekonomi lokal. Dengan otonomi, daerah memiliki keleluasaan untuk mengelola sumber daya dan merancang program-program yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah setempat. Namun, tantangan dalam menerapkan kebijakan otonomi daerah juga tidak bisa diabaikan. Terkadang, ada keterbatasan dalam kapasitas sumber daya manusia dan finansial, serta sering munculnya konflik kepentingan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Oleh karena itu, komitmen Bupati Joune Ganda sebaiknya diiringi dengan strategi yang jelas, kolaborasi antara berbagai pihak, serta pelibatan masyarakat dalam tiap proses pengambilan keputusan. Hal ini penting agar kebijakan yang diterapkan dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Keberhasilan otonomi daerah juga sangat tergantung pada partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi Bupati dan jajarannya untuk menjalin komunikasi yang baik dengan masyarakat agar mereka merasa dilibatkan dalam proses pembangunan daerah. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan transparansi, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah. Masyarakat yang merasa terlibat cenderung lebih mendukung kebijakan yang diambil, yang pada gilirannya dapat meningkatkan hasil pembangunan. Selain itu, penting untuk mengevaluasi dan memonitor implementasi kebijakan otonomi secara berkala. Ini akan membantu pemerintah daerah untuk memperoleh umpan balik yang diperlukan dan melakukan penyesuaian bila diperlukan. Proses ini juga akan memberikan ruang bagi inovasi dan adaptasi terhadap tantangan-tantangan baru yang mungkin muncul. Dengan demikian, peringatan HUT ke-29 Otda ini bukan hanya sekedar acara seremonial, tetapi merupakan momentum penting bagi Kabupaten Minahasa Utara untuk memperteguh komitmen dalam menjalankan kebijakan otonomi daerah. Diharapkan, dengan dukungan kebijakan yang kuat dan partisipasi aktif dari masyarakat, Kabupaten Minahasa Utara dapat mencapai kemajuan yang lebih signifikan dan berkelanjutan di masa mendatang.