Mantan Kepala Pengamanan Lapas Cebongan, Michael Radhitya Praja, divonis bersalah atas kasus pungli terhadap napi. Berikut perjalanan kasusnya. Berita mengenai vonis tujuh tahun penjara terhadap eks pejabat Lapas Cebongan terkait kasus pungutan liar (pungli) mencerminkan upaya penegakan hukum yang semakin serius dalam memberantas praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang di Indonesia. Kasus ini menjadi perhatian karena melibatkan institusi pemerintah yang seharusnya menjadi teladan dalam menjalankan tugasnya. Pungli adalah masalah serius yang kerap muncul di berbagai sektor, khususnya layanan publik, dan seringkali merugikan masyarakat yang membutuhkan layanan tersebut. Vonis tersebut menunjukkan bahwa tidak ada tempat bagi perilaku korupsi dalam sistem pemerintahan. Hal ini bisa menjadi sinyal positif bahwa hukum dapat diterapkan secara tegas tanpa pandang bulu, bahkan terhadap pejabat tinggi. Dengan begitu, harapannya kepercayaan publik terhadap institusi hukum dapat meningkat. Masyarakat perlu tahu bahwa tindakan melawan hukum tidak akan dibiarkan begitu saja, apalagi jika menyangkut pelayanan publik, yang seharusnya bersih dan transparan. Di sisi lain, kasus ini juga mengingatkan kita akan perlunya reformasi yang lebih luas dalam sistem peradilan dan lembaga-lembaga negara. Banyaknya kasus pungli yang masih terjadi di berbagai penjuru Tanah Air menunjukkan bahwa masalah ini memang sistemik. Oleh karena itu, edukasi dan peningkatan kesadaran akan bahaya pungli perlu dilakukan secara massif, mulai dari level individu hingga institusi. Ini termasuk pelatihan dan sosialisasi bagi aparat penegak hukum agar mereka lebih paham akan tugas dan tanggung jawab mereka. Penting juga untuk diingat bahwa penegakan hukum bukan hanya soal menghukum pelanggar, tetapi juga bagaimana mencegah praktik-praktik tidak etis agar tidak terjadi lagi di masa depan. Pemerintah perlu melakukan evaluasi terhadap sistem pelayanan publik yang ada dan mencari jalan keluar untuk merombak sistem tersebut agar lebih transparan dan akuntabel. Penggunaan teknologi dalam pelayanan publik juga bisa menjadi salah satu solusi untuk mengurangi ruang bagi terjadinya pungli. Akhirnya, vonis ini tidak hanya menandakan langkah maju dalam upaya pemberantasan korupsi, tetapi juga bisa menjadi sebuah pelajaran berharga bagi seluruh aparatur negara. Kesadaran akan nilai integritas dan etika kerja yang tinggi harus menjadi standar yang diterapkan dalam setiap level pemerintahan. Dengan begitu, diharapkan Indonesia dapat bertransisi menuju sistem yang lebih bersih dan lebih baik di masa yang akan datang.