Ia menegaskan bahwa segala bentuk aksi premanisme harus ditindak tegas. Berita mengenai pernyataan Danjen Kopassus Mayjen TNI Djon Afriandi tentang tindakan tegas terhadap premanisme menciptakan gelombang reaksi di masyarakat. Pendekatan militer dalam menangani isu sosial seperti premanisme memang sering menjadi sorotan, mengingat bahwa tugas utama TNI adalah menjaga kedaulatan dan keamanan negara. Namun, penggunaan kekuatan dalam hal-hal yang bersifat sosial bisa menimbulkan sejumlah pertanyaan dan tantangan. Premanisme seringkali dihubungkan dengan pelanggaran hukum dan pengganggu ketertiban umum. Tindakan premanisme dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Dalam konteks ini, respon yang tegas terhadap praktik tersebut adalah sesuatu yang diperlukan. Akan tetapi, cara melakukan penindakan merupakan hal yang krusial. Pendekatan yang lebih humanis dan berkesinambungan, seperti dialog dan rehabilitasi, bisa jadi lebih efektif dalam jangka panjang daripada sekadar penindakan brutal yang mungkin menciptakan ketakutan di masyarakat. Selain itu, perlu dipertanyakan juga siapa yang berwenang dalam menangani premanisme. Menyiapkan aparat penegak hukum yang tepat dan memberi mereka pelatihan yang sesuai bisa menjadi solusi yang lebih baik daripada melibatkan militer. Konsep penegakan hukum seharusnya tetap berada di tangan polisi dan institusi sipil lainnya yang memiliki kapasitas untuk menangani masalah sosial dengan pendekatan yang lebih adaptif dan ramah masyarakat. Hal lain yang perlu dicermati adalah potensi penyalahgunaan kekuasaan. Dalam sejarah, penggunaan kekuatan militer dalam isu sipil sering kali berakhir dengan pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk selalu mengawasi tindakan-tindakan yang diambil oleh institusi militer. Akuntabilitas, transparansi, dan komunikasi dua arah antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat sangatlah penting untuk menghindari krisis kepercayaan publik. Kehadiran keputusan tegas dari Kopassus ini dapat dilihat sebagai sinyal bahwa pemerintah serius mengatasi masalah premanisme, namun tindakan selanjutnya harus dilakukan dengan hati-hati. Proses penegakan hukum seharusnya melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat sipil. Pendekatan yang inklusif dapat membantu mencapai kestabilan social yang lebih baik. Secara keseluruhan, pendapat dan kebijakan yang disampaikan oleh Danjen Kopassus perlu diimbangi dengan strategi yang holistik dan terintegrasi. Penanganan premanisme bukan hanya masalah keamanan, tetapi juga berkaitan dengan masalah sosial, ekonomi, dan kemanusiaan. Dengan demikian, perlu ada kolaborasi antara berbagai elemen masyarakat untuk menciptakan solusi yang lebih efektif dan berkelanjutan.