Para pelanggar syariat itu diserahkan oleh WH ke DSI Banda Aceh untuk dibina selama beberapa waktu ke depan. Berita mengenai pelanggar syariat Islam yang ditangkap oleh Wali Kota Banda Aceh dan kini dibina oleh Dinas Syariat Islam (DSI), serta mengikuti pengajian, menggambarkan upaya pemerintah daerah dalam menegakkan aturan syariat sekaligus memberikan pembinaan kepada masyarakat. Tindakan ini bisa dilihat dari berbagai perspektif, baik positif maupun negatif. Dari sisi positif, langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah terhadap penegakan hukum syariat Islam di Aceh. Pembinaan yang dilakukan oleh DSI dapat diartikan sebagai upaya untuk mendidik dan menyadarkan pelanggar tentang pentingnya menjalankan syariat dengan baik. Melalui pengajian dan pendidikan, diharapkan para pelanggar dapat memahami dan menginternalisasi nilai-nilai yang terkandung dalam syariat Islam, sehingga tak hanya sekadar patuh secara hukum, tetapi juga secara moral dan spiritual. Namun, ada juga pandangan kritis terhadap pendekatan yang diambil. Penegakan syariat yang terkesan keras, termasuk penangkapan, bisa dianggap sebagai pelanggaran terhadap kebebasan individu. Dalam konteks ini, penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa tindakan penegakan hukum tidak melanggar hak asasi manusia. Masyarakat perlu diberikan ruang untuk berdiskusi dan memahami syariat tanpa merasa tertekan atau terancam. Pendekatan yang lebih bersifat mendidik dan persuasif dapat lebih efektif dalam jangka panjang. Selanjutnya, keberlanjutan dan efektivitas program pembinaan juga menjadi perhatian penting. Apakah pengajian dan sesi pembinaan tersebut memang berdampak nyata bagi pelanggar, ataukah hanya merupakan formalitas belaka? Evaluasi yang teratur dan transparan akan sangat diperlukan untuk memastikan bahwa upaya ini benar-benar memberikan hasil yang diharapkan, yaitu pengurangan pelanggaran dan peningkatan pemahaman tentang syariat Islam di masyarakat. Di sisi lain, penting juga untuk melihat tantangan yang dihadapi pemerintah dalam menegakkan syariat Islam. Keterbatasan sumber daya, pemahaman masyarakat yang beragam, serta potensi kontroversi dalam pelaksanaan aturan dapat menjadi hambatan. Oleh karena itu, pendekatan yang holistik, yang meliputi pendidikan, komunikasi, dan keterlibatan masyarakat, perlu diterapkan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung penerapan syariat. Akhirnya, berita ini mencerminkan kompleksitas hubungan antara agama, hukum, dan masyarakat. Setiap kebijakan yang dikeluarkan perlu mempertimbangkan banyak aspek, termasuk aspek sosial, kultural, dan psikologis. Kolaborasi antara pemerintah, tokoh agama, dan masyarakat sipil akan sangat diperlukan untuk menciptakan iklim yang harmonis dalam penerapan syariat Islam di Aceh. Dengan cara ini, diharapkan masyarakat tidak hanya taat pada hukum, tetapi juga menghayati nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari.