Buron setahun, Kejari Kabupaten Lampung Timur akhirnya menangkap Kepala Desa Marga Batin, Lampung Timur, Mugo Harsono, Kamis (24/4/2025) lalu. Berita mengenai penangkapan Kepala Desa (Kades) Marga Batin di Lampung Timur yang menjadi DPO selama satu tahun setelah diduga menggelapkan uang BUMDes sebesar Rp 321 juta tentunya menjadi sorotan publik dan menimbulkan berbagai reaksi. Tindakan penggelapan dana BUMDes tidak hanya merugikan keuangan desa, tetapi juga berdampak negatif pada kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan aparatur desa. Uang yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kini hilang begitu saja karena tindakan oknum yang tidak bertanggung jawab. Kasus seperti ini menunjukkan adanya celah dalam sistem pengawasan dan akuntabilitas penggunaan dana desa. Masyarakat harusnya dapat mengawasi dan meminta pertanggungjawaban pemimpin desa mereka, namun seringkali ketidakpahaman mengenai mekanisme maupun kurangnya partisipasi masyarakat membuat oknum tertentu dengan mudah melakukan penyimpangan. Pendidikan dan literasi keuangan bagi masyarakat desa sangat penting untuk meningkatkan pengawasan terhadap penggunaan anggaran. Penegakan hukum terhadap kasus ini sangat penting agar menjadi efek jera bagi pejabat lainnya. Masyarakat perlu melihat bahwa hukum akan diterapkan secara adil, tanpa pandang bulu. Penangkapan Kades Marga Batin bisa menjadi langkah awal untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap sistem pemerintahan desa. Namun, di sisi lain, kasus ini juga menyoroti pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan dan pengelolaan anggaran desa. Selanjutnya, pemerintah daerah dan pusat perlu memperkuat regulasi yang berhubungan dengan pengelolaan dana desa. Proses pencairan dan pelaporan penggunaan dana harus diawasi dengan baik dan transparan. Selain itu, pelatihan bagi kepala desa dan aparat desa mengenai pengelolaan keuangan yang akuntabel perlu digencarkan agar tindakan serupa tidak terulang di masa depan. Dari perspektif sosial, kasus ini menciptakan stigma negatif yang dapat merusak citra seluruh jajaran pemerintah desa. Kerugian materil yang diderita masyarakat akibat penggelapan ini juga bisa menyebabkan dampak psikologis. Ketika masyarakat kehilangan kepercayaan pada pemimpin mereka, maka terciptalah jurang pemisah yang lebih dalam antara pemerintah dan warganya. Upaya untuk memulihkan kepercayaan ini harus dilakukan secara konsisten dan berkesinambungan. Dalam konteks yang lebih luas, kasus ini juga menyentil isu moral dan etika di kalangan pejabat publik. Tanggung jawab sebagai pemimpin desa seharusnya dijalankan dengan integritas dan kejujuran. Mengemban amanah untuk memajukan desa adalah tugas mulia, namun ketika pengelolaan dilakukan dengan cara yang salah, maka dampaknya akan dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Akhir kata, kasus Kades Marga Batin adalah sebuah pengingat bagi kita semua akan pentingnya integritas dan akuntabilitas dalam pemerintahan. Masyarakat diharapkan semakin berperan aktif dalam pengawasan keuangan desa, sementara pemerintah harus mampu menyediakan ruang bagi partisipasi tersebut. Hanya dengan sinergi antara pemerintah dan masyarakat, kita bisa menciptakan pemerintahan yang bersih dan berorientasi pada pelayanan kepada rakyat.