Pada May Day 2025, bakal membawa isu terkait masalah ketenagakerjaan di Kabupaten Jombang, Jatim, yang dinilai tidak kunjung membaik. Berita mengenai 'May Day 2025, Sarbumusi Jombang Senggol Banyak Perusahaan Bayar Buruh di Bawah UMK dan Tahan Ijazah' mencerminkan masalah yang cukup serius dalam dunia ketenagakerjaan di Indonesia. Sebagai peringatan internasional untuk merayakan perjuangan buruh, hari buruh atau May Day seringkali menjadi momen untuk menyuarakan permasalahan yang dihadapi oleh pekerja. Dalam konteks berita ini, pemenuhan hak-hak buruh, khususnya terkait upah yang layak dan hak pendidikan, menjadi sorotan utama. Salah satu hal yang sangat mengkhawatirkan dari berita ini adalah praktik perusahaan yang membayar buruh di bawah Upah Minimum Kabupaten (UMK). Praktik semacam ini menciptakan ketidakadilan yang nyata bagi pekerja. Upah Minimum dirancang untuk memastikan bahwa setiap pekerja dapat memenuhi kebutuhan hidup dasar mereka. Dengan membayar di bawah UMK, perusahaan tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga menciptakan siklus kemiskinan yang sulit diputus. Pekerja yang dibayar rendah cenderung terjebak dalam kondisi ekonomi yang merugikan, serta berpotensi menutup akses mereka terhadap pendidikan dan peluang kerja yang lebih baik. Tindakan perusahaan yang menahan ijazah juga menunjukkan praktik yang tidak etis dan manipulatif. Ijazah adalah bukti pencapaian pendidikan dan kualifikasi seorang pekerja; menahannya hanya akan memperburuk posisi tawar buruh dalam mencari pekerjaan lain atau bahkan meningkatkan kualifikasi mereka. Hal ini jelas merugikan pekerja, karena mereka menjadi terikat dan kehilangan kemungkinan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik di masa depan. Tindakan seperti ini harus dilawan, karena tidak hanya merugikan individu, tetapi juga menciptakan dampak negatif bagi masyarakat secara keseluruhan. Menghadapi situasi ini, dibutuhkan tindakan kolektif dari serikat pekerja, pemerintah, dan masyarakat untuk menuntut perubahan. Sarbumusi Jombang sebagai organisasi buruh jelas memainkan peran penting dalam memperjuangkan hak-hak pekerja. Melalui aksi-aksi yang terorganisir, mereka dapat meningkatkan kesadaran akan isu ini dan menekan pemerintah serta perusahaan untuk mematuhi ketentuan hukum terkait upah dan hak pekerja. Pendidikan dan informasi juga memainkan peranan penting dalam memberdayakan buruh. Banyak pekerja yang mungkin tidak menyadari hak-hak mereka atau cara untuk melaporkan pelanggaran yang terjadi. Dengan pendidikan yang memadai, buruh bisa lebih memahami posisi mereka di pasar kerja dan lebih proaktif dalam mempertahankan hak-hak mereka. Selain itu, dukungan dari organisasi non-pemerintah dan media massa juga sangat penting dalam mendukung perjuangan ini. Kesimpulannya, berita ini mencerminkan tantangan nyata yang dihadapi oleh buruh di Indonesia, khususnya dalam praktik ketenagakerjaan yang tidak adil. Penting bagi semua pihak untuk bersatu dan menciptakan perubahan yang positif demi terciptanya kondisi kerja yang lebih baik bagi seluruh pekerja. Upaya untuk menegakkan hak-hak buruh tidak hanya akan menguntungkan individu, tetapi juga akan membawa dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial secara keseluruhan.