Sejumlah Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) di Jawa Tengah mendapat intimidasi dari TNI akibat produk jurnalistik. Berita mengenai intervensi TNI terhadap pers mahasiswa di Jawa Tengah merupakan isu yang cukup serius dan memunculkan beragam tanggapan dari berbagai kalangan. Pers mahasiswa sering kali menjadi suara alternatif yang menggambarkan aspirasi dan pendapat mahasiswa, serta memberikan informasi yang tidak selalu dipublikasikan oleh media mainstream. Ketika ada intervensi dari pihak lain, seperti TNI, hal ini bisa menimbulkan pertanyaan mengenai kebebasan berpendapat dan independensi media. Salah satu aspek penting yang harus diperhatikan adalah konteks di mana intervensi ini terjadi. Apakah ini merupakan langkah untuk menjaga stabilitas dan keamanan, atau justru bentuk pelanggaran terhadap kebebasan berekspresi? Dalam sistem demokrasi, kritik dan kontrol sosial merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Jika TNI menganggap bahwa berita yang diterbitkan oleh pers mahasiswa bisa memicu masalah, mereka seharusnya juga menyampaikan argumen dan klarifikasi untuk mendorong dialog, bukan justru melakukan intervensi secara langsung. Intervensi semacam ini juga menciptakan ketakutan di kalangan mahasiswa dan jurnalis. Mereka mungkin merasa tertekan atau bahkan terancam untuk menyampaikan kebenaran. Dalam jangka panjang, ini bisa merugikan pengembangan jurnalisme di lingkungan akademik, di mana seharusnya terdapat ruang yang aman untuk bereksperimen dengan ide-ide baru dan melakukan investigasi. Dengan pengaruh luar yang besar, mahasiswa akan cenderung menyunting konten mereka demi menghindari konflik, yang pada akhirnya berpengaruh terhadap kualitas jurnalistik mereka. Penting untuk mengingat bahwa pers mahasiswa memiliki peran signifikan dalam membentuk sikap kritis di kalangan generasi muda. Jika mereka dibungkam, dikhawatirkan sikap kritis tersebut akan lenyap, dan masyarakat akan kehilangan perspektif yang beragam. Kebebasan pers tidak hanya penting bagi media mainstream, tetapi juga bagi media di tingkat pendidikan agar dapat berfungsi secara efektif sebagai alat kontrol sosial. Akhirnya, kasus ini seharusnya menjadi pengingat bagi semua pihak tentang pentingnya menjaga ruang dialog yang sehat antara mahasiswa, institusi pendidikan, dan lembaga negara seperti TNI. Adanya saluran komunikasi yang baik tentu akan lebih efektif daripada melakukan intervensi yang bisa berujung pada pelanggaran hak asasi manusia. Sudah saatnya semua elemen masyarakat memahami dan menghormati peran masing-masing, serta berkontribusi pada iklim demokrasi yang lebih baik di Indonesia.