Menurut Hendropriyono, para purnawirawan TNI tersebut memiliki hak untuk menyuarakan aspirasinya.​ Berita mengenai AM Hendropriyono yang menganggap wajar usulan purnawirawan TNI untuk mengganti Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka adalah topik yang menarik untuk dianalisis. Dalam konteks politik Indonesia, dinamika seperti ini kerap terjadi dan mencerminkan berbagai kepentingan serta pandangan yang ada dalam masyarakat. Hendropriyono, sebagai sosok publik dan mantan tokoh militer, memberikan perspektif yang dapat dipahami sebagai bagian dari diskusi yang lebih luas mengenai posisi dan peran wakil presiden dalam pemerintahan. Mengusulkan penggantian seorang pejabat publik seperti Wakil Presiden adalah langkah yang signifikan, dan sering kali mencerminkan ketidakpuasan terhadap kinerja atau kebijakan yang dijalankan. Dalam hal ini, Gibran, yang juga dikenal sebagai putra dari mantan Presiden Joko Widodo, mungkin menghadapi tantangan tersendiri dalam membuktikan kapasitasnya di posisi tersebut. Ketika purnawirawan TNI bersuara, ini juga bisa menjadi sinyal adanya kekhawatiran terhadap arah kebijakan nasional dan peran militer dalam politik. Selain itu, reaksi yang muncul dari usulan tersebut juga bisa menjadi indikator adanya friksi antara militer dan sipil dalam menggambarkan visi politik masa depan Indonesia. Dalam konteks sejarah, ketegangan semacam ini telah lama ada, dan sering kali menjadi salah satu faktor pendorong perubahan dalam struktur pemerintahan. Diskusi mengenai penggantian pejabat seperti wakil presiden tidak hanya menyentuh aspek individual, tetapi juga mencakup strategi politik Partai serta kepentingan kelompok-kelompok tertentu. Penting untuk dicatat bahwa kritik atau usulan semacam ini bisa menjadi katalisator bagi pembaruan dalam kepemimpinan. Namun, proses ini harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak menimbulkan ketidakstabilan politik. Pergantian pejabat publik seharusnya didasarkan pada pertimbangan yang matang dan dukungan dari masyarakat luas, bukan hanya atas dasar ketidaksukaan segelintir orang. Seiring dengan itu, reaksi dari masyarakat terhadap usulan ini tentunya akan beragam—ada yang mendukung, ada pula yang menolak. Ini menunjukkan betapa pentingnya peran komunikasi dan transparansi dalam pemerintahan. Kebangkitan suara-suara publik dalam pengambilan keputusan politik menjadi semakin krusial terlebih di era demokrasi saat ini. Oleh karena itu, meskipun Hendropriyono menganggap usulan tersebut wajar, dialog antara berbagai unsur masyarakat, termasuk antara militer dan sipil, harus terus dijaga agar tercipta kesepakatan yang saling menguntungkan. Akhirnya, langkah yang diambil oleh purnawirawan TNI dan tanggapan dari tokoh-tokoh lainnya akan menentukan bagaimana gerakan politik ke depan. Diskusi dan debat yang sehat merupakan hal yang diperlukan untuk menciptakan iklim politik yang konstruktif dan progresif, yang mendukung kemajuan bangsa dan negara. Semoga ke depan, kita dapat menyaksikan proses demokrasi yang semakin matang, di mana setiap suara memiliki tempat, dan mampu membawa perubahan positif bagi seluruh rakyat.