Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi II DPR RI dengan Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Berita tentang pembahasan pemekaran daerah otonomi baru (DOB) di Sulawesi Utara yang melibatkan DPR dan Dirjen Otda Kemendagri menunjukkan adanya langkah menuju pemerataan pengembangan daerah. Pemekaran daerah ini menjadi isu penting karena dapat memberikan peluang bagi daerah untuk mengelola sumber daya dan kebijakan publik lebih baik, serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dengan pemekaran, diharapkan dapat tercipta pemerintahan yang lebih responsif dan akuntabel serta memperkuat partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Keputusan untuk menjadikan tiga daerah di Sulawesi Utara sebagai prioritas untuk dimekarkan menunjukkan adanya perhatian serius dari pemerintah pusat terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat. Aspirasionalitas daerah sangat penting dalam konteks pembangunan daerah, di mana pemerintah pusat perlu memahami kondisi lokal dan merespon dengan kebijakan yang tepat. Proses ini tidak hanya mencakup aspek administrasi, tetapi juga harus mempertimbangkan faktor sosial, ekonomi, dan budaya yang ada di masyarakat. Namun, pemekaran daerah juga perlu dilakukan dengan hati-hati. Ada beberapa tantangan yang harus dihadapi, seperti potensi pemborosan anggaran, ketidakstabilan politik, dan masalah integrasi antar daerah yang baru terbentuk. Pemerintah perlu memastikan bahwa pemekaran yang dilakukan benar-benar memberikan manfaat dan tidak hanya menjadi ajang untuk kepentingan politik. Oleh karena itu, studi kelayakan yang mendalam dan konsultasi publik yang luas sangat penting untuk menghindari dampak negatif di masa depan. Selanjutnya, pemekaran daerah dapat berdampak langsung pada pengembangan ekonomi lokal. Dengan terbentuknya daerah baru, peluang investasi dan pengembangan infrastruktur diharapkan meningkat. Hal ini dapat membuka lapangan kerja baru, meningkatkan daya saing daerah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata. Namun, hasil positif ini sangat bergantung pada pengelolaan yang baik dan kapasitas pemerintah daerah yang baru terbentuk. Di sisi lain, partisipasi masyarakat dalam proses pemekaran juga tidak boleh diabaikan. Mengikutsertakan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan memberikan ruang bagi mereka untuk menyuarakan aspirasi merupakan hal yang penting. Rencana pemekaran harus transparan dan melibatkan berbagai pihak, termasuk tokoh masyarakat, organisasi non-pemerintah, dan sektor swasta. Dengan begitu, masyarakat akan merasa memiliki bagian dalam proses tersebut dan lebih mendukung kebijakan yang diambil. Secara keseluruhan, pembahasan pemekaran tiga daerah di Sulawesi Utara merupakan langkah yang menunjukkan komitmen pemerintah untuk meningkatkan pelayanan publik dan memperhatikan kebutuhan daerah. Namun, pelaksanaan yang hati-hati dan partisipasi masyarakat sangat diperlukan agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Jika dilakukan dengan benar, pemekaran ini diharapkan dapat menghasilkan dampak positif bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut.