Setiba di lokasi, Bupati Bireuen dan rombongan melakukan pertemuan dengan warga setempat di kebun salah seorang warga. Berita mengenai Bupati Bireuen yang meninjau lahan eks HGU di Peudada Jaya Indah dan pertanyaan mengenai boleh tidaknya warga menggarap lahan tersebut mencerminkan dinamika yang kompleks dalam pengelolaan tanah, hak milik, dan kepentingan masyarakat. Tindakan bupati untuk meninjau lahan tersebut menunjukkan kepedulian pemerintah daerah terhadap kondisi masyarakat yang mungkin memiliki ketidakpastian seputar status lahan yang mereka ingin garap. Pengawasan pemerintah terhadap lahan-lahan ini penting agar bisa memberikan kejelasan dan kepastian bagi warga. Dalam konteks ini, pernyataan dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) sangat krusial. BPN memiliki kewenangan dan tanggung jawab terkait pengelolaan hak atas tanah. Jika BPN menyatakan bahwa lahan tersebut masih dalam status HGU, maka warga tidak diperbolehkan untuk menggarapnya. Namun, jika status lahan sudah tidak berlaku, bisa jadi ada peluang bagi warga untuk memanfaatkan lahan tersebut, tentu dengan mengikuti prosedur yang berlaku. Dari sudut pandang sosial, konflik atas hak penggunaan tanah sering memicu ketegangan di masyarakat. Ada kemungkinan bahwa kehadiran Bupati dan peninjauan tersebut bisa menjadi langkah awal untuk meredakan potensi konflik antara warga dan pihak perusahaan atau pemegang hak yang sah atas lahan. Pihak pemerintah perlu berperan aktif dalam menjaga komunikasi antara semua pihak yang terlibat, untuk mencegah mispersepsi dan ketidakpuasan di masyarakat. Selain itu, masalah lahan eks HGU seringkali berkaitan erat dengan isu keadilan sosial. Dengan terbatasnya akses agraria bagi warga, mereka yang tinggal di sekitar lahan seringkali terpinggirkan dari pemanfaatan sumber daya yang ada di daerahnya. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk mempertimbangkan kebijakan yang lebih inklusif dan adil dalam pengelolaan lahan agar semua pihak bisa mendapatkan manfaat yang seimbang. Di sisi lain, perlu adanya upaya untuk memberikan edukasi kepada warga tentang tata kelola tanah, hak-hak mereka atas lahan, dan prosedur legal yang harus dilalui. Dengan pengetahuan yang baik, masyarakat akan lebih siap untuk memperjuangkan haknya dengan cara yang tepat dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Dalam hal ini, sinergi antara pemerintah, BPN, dan masyarakat sangat diperlukan untuk mencapai solusi yang menguntungkan semua pihak. Kebijakan yang transparan dan partisipatif akan sangat membantu dalam menghindari konflik di masa depan, serta mendorong masyarakat untuk lebih aktif dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan penggunaan lahan. Kesepakatan yang jelas dan berbasis hukum antara semua pihak akan menciptakan keadilan dan kesejahteraan yang berkelanjutan di wilayah tersebut.