Foto yang ada dalam ijazah Jokowi tersebut diduga adalah sosok Dumatno Budi Utomo. Dumatno Budi Utomo diduga adalah sepupu Joko Widodo. Berita mengenai Dumatno Budi Utomo yang fotonya diduga digunakan dalam ijazah Jokowi adalah isu yang cukup kontroversial dan menarik untuk dibahas. Dalam konteks politik Indonesia, di mana legitimasi dan kredibilitas seorang pemimpin sangat penting, dugaan seperti ini bisa menimbulkan berbagai spekulasi dan reaksi dari publik. Sebagai seorang mantan calon anggota legislatif dari Partai Hanura, Dumatno Budi Utomo tidak seharusnya terlibat dalam perdebatan yang merugikan reputasi mantan presiden. Namun, penting untuk menyelidiki apakah ada bukti yang kuat dan jelas terkait dugaan penggunaan foto tersebut. Tanpa adanya bukti yang konkret, informasi yang beredar dapat menjadi fitnah yang tidak berdasar, dan ini bisa berbahaya bagi semua pihak yang terlibat. Isu ini juga menyoroti bagaimana media sosial dan berita dapat memengaruhi opini publik. Dalam era di mana informasi dapat dengan mudah disebarkan, kekuatan narasi yang dibangun oleh berita seperti ini bisa merusak reputasi tanpa proses hukum yang layak. Oleh karena itu, penting untuk selalu memverifikasi informasi sebelum menyebarkannya, terutama ketika menyangkut figur publik dan isu sensitif. Lebih jauh lagi, kasus ini membuka diskusi mengenai pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pendidikan, terutama bagi para pemimpin bangsa. Ijazah pendidikan adalah indikator penting dalam menilai kredibilitas dan kapasitas seorang pemimpin. Jika ada kejanggalan, masyarakat berhak untuk menuntut penjelasan yang jelas. Dalam hal ini, pemerintah dan lembaga pendidikan juga perlu memastikan bahwa tidak ada penyalahgunaan dalam penerbitan ijazah. Akhir kata, situasi seperti ini menekankan pentingnya investigasi yang berimbang dan kewaspadaan dalam menanggapi berita yang beredar. Masyarakat perlu dilatih untuk kritis dan bijak dalam menyikapi berita, terutama yang menyangkut tokoh besar dan isu-isu yang dapat mempengaruhi stabilitas politik dan sosial. Hanya dengan pendekatan yang hati-hati dan berbasis fakta, kita dapat menjaga integritas demokrasi dan kepercayaan publik.