anggota Polres Pacitan, Aiptu Lilik Cahyadi 4 kali memperkosa tahanan wanita berinisial PW (21 th)... PW ditahan terkait statusnya sebagai mucikari Berita mengenai Aiptu Lilik, seorang anggota polisi yang dilaporkan telah melakukan tindakan pencabulan terhadap tahanan wanita, tentunya sangat mengejutkan dan memunculkan banyak pertanyaan. Tindakan yang diduga dilakukan oleh seorang aparat penegak hukum ini mencerminkan pelanggaran berat terhadap etika profesi dan hukum. Polisi seharusnya menjadi pelindung masyarakat, namun kasus ini justru menunjukkan penyalahgunaan wewenang yang sangat memprihatinkan. Pertama-tama, perlu dicatat bahwa isu kekerasan seksual, terutama yang melibatkan aparat penegak hukum, bukanlah hal baru di Indonesia. Kasus-kasus serupa sering kali muncul di media, namun banyak di antaranya yang tidak mendapat perhatian serius dari pihak berwenang. Hal ini menimbulkan rasa skepticism di kalangan masyarakat terhadap kemampuan institusi penegak hukum dalam memberikan keadilan dan perlindungan bagi korban. Dalam konteks ini, penting bagi institusi kepolisian untuk tidak hanya berjanji, tetapi juga bertindak tegas terhadap anggotanya yang melakukan pelanggaran. Selanjutnya, proses hukum terhadap Aiptu Lilik harus dilakukan secara transparan dan akuntabel agar tidak ada kesan impunitas. Adanya laporan dari narapidana lain menunjukkan bahwa kasus ini mungkin bukanlah kejadian pertama. Ketika korban merasa berani untuk melapor, ini menunjukkan bahwa ada harapan untuk memperoleh keadilan, tetapi di sisi lain juga menandakan bahwa banyak korban lainnya mungkin masih terdiam karena takut akan konsekuensi atau stigma yang menempel. Pelaku kejahatan seksual, terutama dalam konteks kekuasaan seperti yang dialami dalam kasus ini, harus dihadapi dengan hukuman yang setimpal. Ini bukan hanya untuk memberikan keadilan bagi korban, tetapi juga untuk memberikan pesan yang jelas kepada publik bahwa tindakan semacam ini tidak akan ditoleransi. Kejadian seperti ini seharusnya mendorong adanya upaya reformasi di dalam institusi kepolisian untuk mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan. Dari sudut pandang pencegahan, penting pula bagi institusi penegak hukum untuk melakukan pelatihan berkala mengenai etik dan perlindungan hak asasi manusia bagi anggotanya. Selain itu, mekanisme pengaduan yang aman dan rahasia bagi korban kekerasan seksual harus diperkuat agar lebih banyak orang merasa nyaman untuk melaporkan kasus serupa tanpa takut akan intimidasi. Secara keseluruhan, kasus Aiptu Lilik ini memberi gambaran bahwa masih ada banyak pekerjaan rumah bagi institusi penegak hukum di Indonesia untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat. Masyarakat berhak mendapatkan perlindungan dari aparat yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam menegakkan hukum. Tindakan tegas, transparan, dan akuntabel terhadap pelanggaran oleh anggota kepolisian adalah langkah awal untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap institusi ini.