Seorang pegawai BUMDes di Kulon Progo mengorupsi uang tempat kerjanya hingga Rp 1 M. Pelaku melakukan korupsi dalam kurun waktu 2015-2021. Berita mengenai kerugian yang dialami Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kulon Progo, yang diduga akibat tindakan korupsi oleh pegawai hingga mencapai Rp 1 miliar dari dana sebesar Rp 1,2 miliar, merupakan gambaran yang sangat memprihatinkan mengenai kondisi pengelolaan keuangan di level desa. Fenomena ini menunjukkan bahwa meskipun di tingkat lokal, masalah korupsi tetap menjadi tantangan serius yang harus dihadapi. Keberadaan BUMDes yang seharusnya menjadi pilar penggerak ekonomi lokal justru terhambat oleh tindakan yang merugikan masyarakat. Pertama, perlu diakui bahwa BUMDes dibentuk dengan harapan untuk memperkuat ekonomi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, dengan adanya tindak pidana korupsi di dalamnya, tujuan tersebut menjadi terancam. Korupsi tidak hanya merugikan anggaran yang telah dialokasikan, tetapi juga menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi yang seharusnya berfungsi untuk kepentingan bersama. Dalam konteks ini, penting untuk menegaskan bahwa transparansi dan akuntabilitas adalah kunci utama dalam pengelolaan BUMDes. Kedua, kejadian ini menyoroti pentingnya pengawasan yang lebih ketat terhadap pengelolaan dana desa. Pemerintah dan masyarakat perlu membangun sistem pengawasan yang lebih efektif, sehingga setiap penggunaan anggaran dapat dipantau secara real-time. Pelibatan masyarakat dalam pengawasan dan pengelolaan BUMDes juga menjadi salah satu langkah yang harus diambil. Partisipasi aktif masyarakat akan menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap pengelolaan sumber daya desa. Selain itu, edukasi dan pelatihan bagi pegawai BUMDes juga sangat penting. Banyak kasus korupsi muncul karena kurangnya pengetahuan tentang etika dan tanggung jawab dalam mengelola keuangan. Pelatihan mengenai manajemen keuangan dan integritas dapat menjadi langkah preventif yang signifikan untuk mencegah terulangnya kasus serupa. Hal ini juga menciptakan budaya kerja yang lebih profesional di lingkungan BUMDes. Kondisi ini juga menunjukkan perlunya penegakan hukum yang lebih tegas bagi pelaku korupsi, baik di tingkat desa maupun secara umum. Dalam banyak kasus, hukuman yang dijatuhkan sering kali tidak sebanding dengan besarnya kerugian yang ditimbulkan. Oleh karena itu, agar efek jera dapat terwujud, pencegahan harus diimbangi dengan penegakan hukum yang konsisten dan tegas. Dalam jangka panjang, kasus BUMDes di Kulon Progo ini harus menjadi pelajaran berharga untuk semua pihak. Pemerintah, masyarakat, dan lembaga terkait harus bersatu untuk membangun sistem yang lebih baik dalam pengelolaan dana desa. Hanya dengan cara tersebut, potensi besar yang dimiliki oleh BUMDes dapat direalisasikan untuk kesejahteraan masyarakat tanpa terhambat oleh praktik-praktik korupsi yang merugikan.