Seorang remaja dari Bekasi mengkritik kebijakan Dedi Mulyadi. Ia kemudian diajak berdiskusi membahas kebijakan larangan wisuda dan penggusuran. Berita mengenai Dedi Mulyadi berdebat dengan remaja tentang larangan wisuda dan penggusuran di bantaran mencerminkan tantangan yang tengah dihadapi banyak daerah di Indonesia, terutama dalam hal pendidikan dan perumahan. Diskusi semacam ini penting karena melibatkan suara generasi muda, yang seringkali menjadi kelompok yang merasakan dampak langsung dari kebijakan pemerintah. Pertama-tama, perlu diakui bahwa pendidikan merupakan hak setiap warga negara. Larangan wisuda, apalagi jika bertujuan untuk menertibkan hal-hal yang berkaitan dengan lingkungan, tentu akan menimbulkan pertanyaan mengenai keadilan dan akses pendidikan. Remaja yang berani berdiskusi tentang isu ini menunjukkan kepedulian mereka terhadap masa depan pendidikan di Indonesia. Mereka memiliki hak untuk mempertanyakan kebijakan-kebijakan yang dianggap merugikan, dan hal ini menjadi tanda bahwa generasi muda semakin kritis dan peka terhadap isu-isu sosial. Kedua, penggusuran di bantaran sungai adalah isu yang kompleks. Meskipun pemerintah berargumentasi demi kepentingan lingkungan dan penataan kota, seringkali penggusuran ini dilakukan tanpa solusi yang memadai bagi masyarakat yang terdampak. Masyarakat, termasuk remaja yang terlibat dalam debat tersebut, perlu memahami bahwa perumahan yang layak adalah bagian dari hak asasi manusia. Mereka berhak mendapatkan tempat tinggal yang aman dan layak, serta pendidikan yang tidak terputus akibat kebijakan yang mendesak. Diskusi antara Dedi Mulyadi dan remaja tersebut juga menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan pemerintah dan suara masyarakat. Dalam hal ini, penting bagi pemangku kepentingan untuk mendengarkan aspirasi generasi muda. Dialog yang terbuka akan memperkaya pemahaman tentang bagaimana kebijakan dapat diimplementasikan dengan lebih baik, mengutamakan keberlanjutan dan keberpihakan kepada masyarakat. Selanjutnya, media memiliki peran penting dalam mengangkat isu-isu seperti ini. Melalui laporan yang komprehensif, masyarakat dapat lebih memahami kondisi yang sebenarnya dan turut berpartisipasi dalam menemukan solusi. Harapannya, dengan adanya pemberitaan yang kritis, pemerintah dapat merefleksikan kebijakan yang ada dan melakukan penyesuaian agar lebih inklusif dan berkeadilan. Akhirnya, kejadian ini menunjukkan bahwa penting untuk terus menjalin komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat. Kebijakan yang baik adalah kebijakan yang tidak hanya dihasilkan di meja perundingan, tetapi yang melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat, terutama dari generasi muda yang akan mewarisi kota dan negara ini di masa depan. Dialog seperti ini harus terus dibudayakan agar tercipta keterikatan antara kebijakan yang diambil dan kebutuhan nyata masyarakat.