Gubernur Bangka Belitung Hidayat Arsani mengapresiasi, kunjungan Panglima Komando Armada (Pangkoarmada) I Laksamana Muda (Laksda) TNI Fauzi ke Negeri Berita mengenai kedatangan Pangkoarmada Laksda TNI Fauzi ke Bangka Belitung (Babel) untuk membahas isu pertambangan bersama Gubernur setempat mencerminkan perhatian pemerintah dan TNI terhadap pengelolaan sumber daya alam di wilayah tersebut. Pertambangan, terutama di daerah yang kaya akan sumber daya mineral, sering kali menjadi isu yang kompleks karena menyangkut kepentingan ekonomi, lingkungan, dan sosial masyarakat. Salah satu poin penting yang bisa diangkat dari pertemuan ini adalah perlunya sinergi antara institusi militer dan pemerintah daerah dalam mengelola pertambangan secara berkelanjutan. TNI, melalui Pangkoarmada, memiliki peran penting dalam penegakan hukum dan keamanan, sehingga kerjasama ini diharapkan dapat mengurangi konflik yang sering muncul akibat kegiatan pertambangan yang tidak terencana. Dalam konteks ini, keterlibatan TNI dapat membantu memastikan bahwa kegiatan pertambangan berjalan sesuai dengan regulasi yang ada dan tidak merugikan masyarakat lokal. Selain itu, isu pertambangan seringkali berkaitan erat dengan dampak lingkungan. Diskusi yang diadakan dapat menjadi momen penting untuk merumuskan strategi yang lebih baik dalam pengelolaan sumber daya alam. Proses pertambangan yang tidak memperhatikan aspek lingkungan dapat menimbulkan kerusakan yang berkepanjangan, mulai dari pencemaran air hingga kerusakan ekosistem lokal. Dengan adanya kolaborasi antara Pangkoarmada dan pemerintah daerah, diharapkan dapat ditemukan solusi yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan. Di samping itu, pertemuan ini juga dapat menjadi peluang untuk menciptakan kebijakan yang lebih inklusif, memperhatikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat setempat, terutama yang terdampak langsung oleh kegiatan pertambangan. Seringkali, masyarakat lokal hanya menjadi penonton di daerah yang kaya sumber daya, sementara mereka tak mendapatkan manfaat yang adil dari kekayaan tersebut. Pendekatan kolaboratif antara pemerintah dan TNI dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait pertambangan. Namun, penting untuk diingat bahwa kolaborasi ini harus dilakukan dengan transparansi dan akuntabilitas. Masyarakat berhak mengetahui bagaimana keputusan diambil dan bagaimana mereka dapat berpartisipasi. Jika tidak, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan TNI dapat terganggu, yang justru dapat menciptakan ketegangan baru. Akhirnya, berita ini menekankan bahwa masalah pertambangan di Babel tidak hanya tentang mencari keuntungan ekonomi, tetapi juga tentang menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Diharapkan, melalui dialog yang konstruktif antara TNI dan pemerintah daerah, Babel dapat melangkah menuju pengelolaan sumber daya alam yang lebih bijak dan berkelanjutan. Kegiatan seperti ini seharusnya menjadi contoh bagi daerah lainnya dalam menghadapi isu serupa, untuk menjaga keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian lingkungan.