Pernyataan usulan penggantian Gibran sebagai Wakil Presiden ini, pun didukung oleh 332 purnawirawan TNI. Berita mengenai aksi purnawirawan TNI yang menandatangani usulan pencopotan Gibran Rakabuming Raka dari posisi wakil presiden mencerminkan dinamika politik yang kompleks di Indonesia. Tindakan ini menunjukkan bahwa isu-isu yang berkaitan dengan kekuasaan dan legitimasi di kalangan purnawirawan militer tetap menjadi perhatian yang signifikan. Peran militer dalam politik Indonesia telah menjadi bagian dari sejarah yang panjang dan sering kali kontroversial, sehingga berita seperti ini bisa mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap kedua institusi tersebut. Pertama, penting untuk mempertimbangkan konteks di balik langkah purnawirawan TNI tersebut. Jika alasan di balik pencopotan Gibran didasarkan pada kinerja atau tindakan tertentu yang dianggap merugikan masyarakat atau negara, maka tindakan mereka bisa dimaklumi sebagai bentuk kritik konstruktif. Namun, jika aksi ini lebih bersifat politis atau didasarkan pada kepentingan kelompok tertentu, maka hal ini dapat dilihat sebagai upaya untuk mempertahankan dominasi atau pengaruh dalam proses politik. Kedua, reaksi dari eks Kepala BIN yang menyebutkan bahwa langkah tersebut adalah hal wajar menambah lapisan kompleksitas dalam memahami dinamika ini. Pernyataan tersebut dapat menunjukkan bahwa ada pandangan yang lebih luas di kalangan elit politik tentang perlunya pengawasan terhadap detrasi mereka yang berada dalam posisi kekuasaan. Meskipun demikian, penting untuk memahami bahwa mengelola krisis politik dengan melibatkan mantan petinggi militer bisa membawa risiko, terutama dalam konteks hubungan sipil-militer di Indonesia yang cukup sensitif. Selanjutnya, berita ini juga mencerminkan bagaimana media berperan dalam membentuk opini publik dan memperkuat narasi tertentu. Penyajian berita seperti ini harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak menimbulkan ketegangan sosial atau ketidakstabilan politik. Media harus berfungsi sebagai jembatan untuk mempertemukan berbagai pandangan dan mendorong dialog konstruktif di antara pihak-pihak yang berkepentingan. Di sisi lain, publik juga harus dapat menilai dan menganalisis tindakan purnawirawan tersebut dengan bijak. Negative sentiment atau pandangan skeptis terhadap niat di balik tindakan mereka bisa berkembang jika masyarakat merasa bahwa ini merupakan langkah yang lebih mementingkan kepentingan pribadi ketimbang kepentingan umum. Terlebih lagi, dengan meningkatnya awarness masyarakat terhadap isu politik, mereka cenderung mengharapkan transparansi dan akuntabilitas dari semua tindakan yang dilakukan oleh para pejabat negara, baik yang sekarang maupun yang sudah pensiun. Sebagai penutup, berita ini menyiratkan bahwa perdebatan mengenai peran dan pengaruh militer dalam politik di Indonesia masih jauh dari selesai. Tindakan purnawirawan TNI bisa menjadi cerminan dari ketidakpuasan yang lebih luas terhadap pemerintahan saat ini, atau sebaliknya, bisa menjadi sinyal akan perlunya stabilitas dalam kepemimpinan negara. Yang terpenting adalah bagaimana semua pihak bisa menjalin komunikasi yang baik dan menemukan solusi yang selaras dengan kepentingan rakyat demi kemajuan bangsa.