Siap menghadapi proses hukum dan membuktikan keabsahan ijazah Presiden ke-7 RI Jokowi di pengadilan, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga itu. Berita mengenai pernyataan Roy Suryo yang menyebut pelaporan kasus ijazah Presiden Jokowi sebagai tindakan "pengecut" menunjukkan dinamika politik dan hukum di Indonesia yang sering kali kompleks. Dalam konteks ini, penting untuk memperhatikan beberapa aspek yang menjadi fokus dalam pernyataan tersebut. Pertama, dalam dunia politik, tudingan atau pelaporan terkait ijazah merupakan hal yang serius karena berkaitan dengan kredibilitas dan legitimasi publik seorang pemimpin. Ijazah seharusnya menjadi bukti pendidikan yang sah dan menunjukkan kompetensi seseorang untuk menjabat. Namun, proses pelaporan yang dilakukan oleh pihak tertentu kepada Roy Suryo dapat diinterpretasikan sebagai upaya untuk mendiskreditkan atau menciptakan keraguan terhadap Presiden Jokowi. Tindakan ini dapat dipandang oleh beberapa kalangan sebagai strategi politik yang kurang bersih, terutama jika alasannya tidak kontributif terhadap perkembangan demokrasi dan kesejahteraan masyarakat. Kedua, dari sudut pandang hukum, Roy Suryo menyatakan kesiapan menghadapi proses hukum, yang menunjukkan bahwa ia telah mempersiapkan diri untuk menghadapi risiko yuridis mengenai pelaporan tersebut. Hal ini mencerminkan sikap proaktif dan percaya diri dari Roy Suryo, yang mungkin merasa bahwa tuduhan yang ditujukan kepada Jokowi tidak substansial. Namun, kesiapan yang dinyatakan oleh Roy Suryo juga mengindikasikan bahwa situasi ini bisa berkembang menjadi perdebatan yang lebih luas dan mungkin melibatkan banyak pihak, tergantung pada jalannya proses hukum yang diagendakan. Ketiga, pernyataan Roy Suryo mengungkapkan bahwa ia tidak hanya membela diri, tetapi juga membela posisi Presiden Jokowi. Ini dapat dilihat sebagai bentuk solidaritas di antara mereka yang mendukung kepemimpinan Jokowi. Namun, di sisi lain, pernyataan tersebut juga berisiko memperuncing perdebatan politik di masyarakat, mengingat bahwa respons terhadap isu ijazah Jokowi tidak hanya melibatkan aspek hukum, tetapi juga menjadi bagian dari narasi politik yang lebih besar. Terakhir, perlu dicatat bahwa situasi ini mengingatkan kita semua bahwa dalam proses demokrasi, setiap individu memiliki hak untuk menyuarakan pendapat dan melakukan pelaporan jika ada dugaan pelanggaran. Namun, penting untuk melakukan hal tersebut dengan akurasi dan etika, bukan hanya sekadar untuk tujuan politik atau membangun citra diri. Di sinilah letak tantangan bagi masyarakat dan pelaku politik, untuk menumbuhkan budaya yang lebih konstruktif dalam berdebat dan menyelesaikan permasalahan, sehingga setiap isu dapat ditangani dengan baik tanpa harus merusak harmoni sosial.