Pernyataan usulan penggantian Gibran sebagai Wakil Presiden ini, pun didukung oleh 332 purnawirawan TNI. Berita mengenai dugaan usulan pencopotan Gibran Rakabuming Raka dari posisi sebagai calon wakil presiden yang ditandatangani oleh sejumlah purnawirawan TNI tentu mengejutkan banyak pihak. Usulan seperti ini menunjukkan dinamika politik yang rumit di Indonesia, di mana tokoh-tokoh militer yang telah pensiun masih memiliki suara dan pengaruh yang signifikan dalam arena politik. Hal ini mengindikasikan bahwa hubungan antara militer dan politik di Indonesia tetap kuat, meskipun secara formal ada pemisahan antara keduanya. Dari sudut pandang hukum dan etika, tindakan purnawirawan TNI tersebut dapat dianggap sebagai pelanggaran norma, di mana mereka seharusnya tidak campur tangan dalam politik praktis. Hal ini bisa menciptakan preseden buruk dan menimbulkan kesan bahwa militer masih mengintervensi proses politik, yang seharusnya menjadi domain sipil. Dalam konteks demokrasi yang sehat, penting bagi setiap aktor politik, termasuk mereka yang berasal dari latar belakang militer, untuk menghormati pemisahan kekuasaan dan menghindari tindakan-tindakan yang bisa menimbulkan ketegangan. Gibran sendiri sebagai sosok yang tengah naik daun di kancah politik memiliki potensi besar untuk mempengaruhi pemilih muda. Menanggapi usulan tersebut, ia dan timnya perlu mengambil langkah strategis untuk merespons isu ini dengan bijak, menunjukkan bahwa mereka berkomitmen kepada prinsip-prinsip demokrasi dan menghargai proses politik yang ada. Pernyataan resmi dari Badan Intelijen Negara (BIN) dan respon dari Gibran sangat penting untuk menenangkan situasi dan mencegah spekulasi yang lebih buruk di kalangan publik. Dari perspektif masyarakat, berita ini mencerminkan ketidakpastian dalam politik Indonesia saat ini. Banyak rakyat yang mungkin merasa cemas dengan situasi ini, karena bisa mempengaruhi stabilitas politik dan keamanan nasional jika intervensi dari kalangan militer semakin menguat. Oleh karena itu, komunikasi yang jelas dan transparan dari semua pihak yang terlibat sangat diperlukan untuk menjaga kepercayaan publik. Secara keseluruhan, kejadian ini menegaskan bahwa politik di Indonesia masih sarat dengan tantangan. Dialog yang konstruktif antara semua pemangku kepentingan, termasuk purnawirawan militer, politisi, dan masyarakat sipil, akan sangat membantu dalam menciptakan lingkungan politik yang lebih sehat. Harapannya, Indonesia dapat terus maju ke arah demokrasi yang lebih kuat tanpa adanya pengaruh politik yang tidak semestinya dari pihak-pihak tertentu.