Pernyataan usulan penggantian Gibran sebagai Wakil Presiden ini, pun didukung oleh 332 purnawirawan TNI. Dengan rincian, 103 Jenderal, 73 Laksamana Berita tentang mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) yang menanggapi pernyataan lima purnawirawan TNI yang mengusulkan pencopotan Gibran Rakabuming Raka dari jabatannya sebagai Wali Kota Surakarta menciptakan perhatian luas di kalangan publik. Isu ini menyangkut dinamika politik lokal dan sentimen terkait posisi Gibran yang merupakan putra Presiden Joko Widodo. Pertama, penting untuk memperhatikan latar belakang dari para purnawirawan TNI yang terlibat. Mereka adalah individu dengan pengalaman dan pengaruh di tengah masyarakat yang mungkin memiliki pandangan kritis terhadap pemerintahan saat ini. Tindakan mereka untuk menandatangani surat usulan semacam ini mungkin mencerminkan ketidakpuasan terhadap kebijakan yang diambil oleh Gibran, baik dalam hal tata kelola kota maupun dalam konteks yang lebih besar. Kedua, pernyataan dari mantan Kepala BIN ini juga menyoroti bagaimana posisi Gibran sebagai Wali Kota dapat memengaruhi stabilitas politik di daerah. Dalam konteks Indonesia yang memiliki sejarah panjang ketegangan antara militer dan sipil, dukungan atau ketidakpuasan dari elemen-elemen militer bisa menjadi faktor yang krusial. Hal ini menuntut Gibran untuk lebih berhati-hati dalam menjalankan kebijakan politiknya dan berusaha menjaga hubungan baik dengan berbagai elemen masyarakat. Ketiga, isu ini juga mencerminkan dinamika dalam dunia politik Indonesia, di mana rivalitas dan kelompok kepentingan seringkali saling berhadapan. Usulan pencopotan Gibran bisa jadi merupakan bagian dari manuver politik untuk memperlemah basis dukungan dari Presiden Jokowi, yang mana bisa menghasilkan dampak lebih luas di tingkat nasional. Menghadapi kritik seperti ini, penting bagi Gibran untuk tetap fokus pada tugasnya sebagai wali kota dan meningkatkan kinerjanya untuk mendapatkan dukungan publik. Penyelesaian masalah dengan pendekatan dialogis dan terbuka juga akan membantu meredakan ketegangan yang ada, serta menunjukkan bahwa ia mampu mengelola situasi dan tidak hanya mengandalkan statusnya sebagai anak presiden. Ini juga bisa menjadi kesempatan bagi Gibran untuk menunjukkan visi dan misi yang lebih jelas kepada publik, sehingga masyarakat dapat menilai secara objektif. Di sisi lain, respons masyarakat dan reaksi politik terhadap situasi ini juga patut dicermati. Jika dukungan terhadap usulan pencopotan Gibran semakin meluas, hal tersebut bisa memberikan sinyal bahwa ada masalah mendasar yang perlu ditangani dalam pemerintahan kota Surakarta. Namun, jika dukungan tersebut terbatas, ini bisa menjadi indikasi bahwa Gibran masih memiliki kepercayaan dari sebagian besar masyarakat. Pada akhirnya, berita ini membuka ruang untuk perdebatan yang lebih luas tentang kepemimpinan, dinamika militer-sipil, dan kualitas pemerintahan di Indonesia. Gibran, sebagai figur publik, mempunyai tantangan untuk beradaptasi dan membuktikan jika ia layak untuk memimpin, terlepas dari latar belakang keluarga yang menguntungkannya. Ke depannya, situasi ini akan menjadi ujian bagi kemampuannya untuk meraih kepercayaan masyarakat dan menciptakan kebersamaan dalam menjalankan pemerintahan.