Usulan penggantian wakil presiden tersebut merupakan satu dari delapan poin usulan Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Berita mengenai usulan sejumlah jenderal purnawirawan TNI yang meminta agar Wakil Presiden Gibran diganti tentunya menimbulkan berbagai reaksi di kalangan publik. Hal ini menunjukkan dinamika politik di Indonesia yang selalu menarik untuk diikuti. Isu tentang pencalonan dan pergantian pejabat publik, terutama di posisi strategis seperti Wakil Presiden, memang sering kali menjadi topik hangat di media, apalagi ketika melibatkan figur-figur yang memiliki latar belakang militer. Pertama, penting untuk memandang usulan tersebut dalam konteks demokrasi dan sistem pemerintahan di Indonesia. Para jenderal purnawirawan, meskipun memiliki pengalaman dalam kepemimpinan, seharusnya juga mempertimbangkan bahwa pemilihan dan penggantian pejabat publik harus mengikuti mekanisme yang telah ditentukan dalam undang-undang, yaitu melalui pemberian aspirasi oleh rakyat dan pemilih. Mengusulkan pergantian tanpa dukungan dari masyarakat luas dapat dianggap sebagai bentuk intervensi yang tidak seharusnya terjadi dalam sistem demokratis. Kedua, perlu juga dicermati bahwa usulan tersebut bisa mencerminkan ketidakpuasan terhadap kinerja pemerintahan saat ini. Hal ini dapat menjadi sinyal bagi penguasa untuk lebih mendengarkan aspirasi publik dan meningkatkan kinerja pemerintahannya. Namun, di sisi lain, jika usulan ini didasari oleh kepentingan politik tertentu, maka akan menjadi masalah serius bagi stabilitas politik di Indonesia. Politik Institusi harus lebih mengedepankan kolaborasi dan saling menghormati antar elemen dalam pemerintahan untuk menciptakan harmoni yang dapat menghasilkan kebijakan yang bermanfaat bagi masyarakat. Terakhir, penting untuk tidak hanya fokus pada individu atau posisinya, melainkan juga pada kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintahan. Apa yang menjadi program kerja dan capaian dari Wakil Presiden Gibran selama ini? Apakah kinerjanya memenuhi harapan masyarakat? Evaluasi yang objektif diperlukan untuk menentukan apakah pergantian memang dibutuhkan atau tidak. Kinerja pemerintahan yang baik seharusnya menjadi prioritas utama, bukan sekadar perdebatan mengenai siapa yang harus duduk di kursi Wakil Presiden. Dengan mempertimbangkan semua faktor ini, kita dapat menarik kesimpulan bahwa usulan pergantian Wakil Presiden harus dibahas secara matang, melibatkan dialog yang konstruktif dan tidak mengabaikan nilai-nilai demokrasi yang telah dibangun. Ini adalah saat yang tepat bagi publik untuk terlibat dalam diskusi yang lebih luas mengenai masa depan politik Indonesia dan cara terbaik untuk menyikapi isu-isu di dalamnya.