Mbah Tupon, lansia di Bantul sertifikat tanahnya tiba-tiba berganti nama. Polda DIY menyatakan kini tengah mengusutnya. Berita mengenai dugaan korupsi yang melibatkan mafia tanah terhadap lansia di Bantul adalah sebuah isu yang sangat sensitif dan mencengangkan. Penyelewengan hak atas tanah adalah masalah serius yang telah berlangsung lama di banyak daerah, terutama di Indonesia, di mana tanah sering kali menjadi sumber konflik. Dalam hal ini, korban berupa lansia yang seharusnya dilindungi dan dihormati, justru menjadi sasaran para pelaku kejahatan. Situasi ini menunjukkan betapa rentannya kelompok usia ini terhadap praktik-praktik tidak etis yang dapat merugikan hak-hak mereka. Dari sudut pandang hukum, penyelidikan yang dilakukan oleh Polda DIY adalah langkah awal yang sangat penting. Penegakan hukum harus dilakukan secara tegas untuk memastikan bahwa keadilan dapat ditegakkan. Penyidikan yang transparan dan komprehensif akan memberikan gambaran yang jelas mengenai siapa yang bertanggung jawab atas penipuan ini dan akan memberikan efek jera bagi pelaku lain di luar sana. Kepolisian perlu bekerja sama dengan pihak-pihak lain seperti lembaga perlindungan masyarakat dan organisasi non-pemerintah untuk mencegah terulangnya kasus serupa. Dari perspektif sosial, kasus ini juga mencerminkan betapa pentingnya pendampingan dan edukasi mengenai hak-hak hukum, terutama bagi lansia. Banyak dari mereka mungkin tidak sepenuhnya memahami hak-hak mereka, atau mungkin tidak memiliki akses ke informasi yang diperlukan untuk melindungi diri mereka dari penipuan. Program-program sosialisasi dan advokasi harus digalakkan, agar masyarakat, khususnya kelompok rentan seperti lansia, lebih sadar akan hak-hak mereka dan cara melindunginya. Dalam konteks yang lebih luas, isu mafia tanah juga terkait dengan masalah tata kelola tanah dan kepemilikan yang adil. Adanya mafia tanah sering kali berakar dari kebijakan dan regulasi yang lemah. Oleh karena itu, reformasi dalam pengelolaan tanah harus dilakukan untuk menciptakan sistem yang lebih transparan dan adil. Hal ini termasuk penerapan teknologi dalam pengukuran dan pendaftaran tanah, serta peningkatan kompetensi aparat yang berhubungan dengan masalah tanah. Sebagai masyarakat, kita juga perlu menunjukkan kepedulian terhadap isu-isu seperti ini. Dukungan publik terhadap korban dan upaya penegakan hukum menjadi penting tidak hanya untuk kasus ini, tetapi juga untuk membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya perlindungan hak asasi manusia di tingkat dasar. Perubahan akan sulit tercapai tanpa partisipasi aktif dari masyarakat, termasuk dalam menyuarakan keadilan untuk para lansia yang menjadi korban. Secara keseluruhan, kasus ini mencerminkan realitas pahit yang dihadapi oleh masyarakat di banyak wilayah. Diperlukan upaya yang sistematis, terpadu, dan berkelanjutan untuk mengatasi fenomena mafia tanah dan melindungi masyarakat, terutama kelompok rentan. Harapan kita adalah agar kasus ini bisa menjadi titik awal dari tindakan yang lebih luas untuk menyelesaikan permasalahan yang sangat kompleks ini dan mencegah terulangnya dampak negatif di masa depan.