Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari menyebut bahwa calon legislatif terpilih tak perlu mengundurkan diri jika maju sebagai calon kepala daerah. Sebagai orang yang memiliki tanggapan terhadap berita ini, saya merasa bahwa pernyataan Ketua KPU tersebut cukup kontroversial. Dimana seharusnya terpilihnya seorang calon legislatif menjadi sebuah komitmen untuk mewakili suara dan kepentingan masyarakat di DPR. Jika mereka kemudian bertarung dalam Pilkada, hal ini bisa menimbulkan konflik kepentingan yang akan mempengaruhi kinerja mereka sebagai wakil rakyat. Keterlibatan seorang caleg terpilih dalam Pilkada juga bisa menciptakan ketidakstabilan politik di daerah tersebut. Pasalnya, jika mereka memutuskan untuk maju dalam pemilihan kepala daerah, maka mereka akan meninggalkan tugas dan tanggung jawab mereka sebagai anggota legislatif di DPR. Hal ini bisa berdampak negatif terhadap pelayanan publik, karena tugas-tugas legislasi mereka akan terbengkalai. Selain itu, jika caleg terpilih memilih untuk maju dalam Pilkada, hal ini juga bisa menimbulkan kecurigaan tentang motif politik mereka. Apakah niat mereka benar-benar murni untuk melayani masyarakat dan membuat perubahan yang positif, ataukah hanya demi kepentingan politik pribadi atau kelompok tertentu. Oleh karena itu, penting bagi setiap calon legislatif untuk memilih prioritas yang jelas dan fokus dalam menjalankan mandat yang telah diberikan oleh rakyat. Saya juga berpendapat bahwa regulasi terkait hal ini perlu untuk diperjelas dan diperkuat. KPU harus mengeluarkan ketentuan yang tegas terkait dengan pelarangan caleg terpilih untuk maju dalam Pilkada. Hal ini bertujuan untuk menjaga integritas dan independensi lembaga legislatif serta menghindari konflik kepentingan di antara para anggota DPR. Dalam konteks demokrasi, keterlibatan politikus dalam berbagai level pemerintahan merupakan suatu hal yang wajar. Namun, penting bagi mereka untuk memilih dengan bijak peran mana yang lebih mereka prioritaskan untuk dijalankan. Sehingga, dapat dipastikan bahwa tugas-tugas yang dipercayakan oleh masyarakat dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan dedikasi tanpa adanya konflik kepentingan yang merugikan pihak lain.