Mantan kades di Malang diamankan polisi, Kamis (25/5/2024), atas dugaan korupsi Alokasi Dana Desa dan Dana Desa (ADD dan DD) tahun 2019-2021 Tindakan yang dilakukan oleh mantan Kades di Malang yang ditangkap atas kasus korupsi Dana Desa (DD) sebesar Rp 646 juta merupakan tindakan yang sangat tidak terpuji. Korupsi merupakan tindakan yang merugikan masyarakat secara luas dan menghambat pembangunan di daerah tersebut. Pemerintah telah memberikan kepercayaan pada Kades untuk mengelola dana tersebut dengan baik, namun ia justru menyalahgunakan kepercayaan tersebut untuk kepentingan pribadi. Tindakan korupsi yang dilakukan oleh mantan Kades tersebut juga memperburuk citra pemerintahan di Indonesia. Korupsi merupakan salah satu penyakit yang menggerogoti sistem pemerintahan dan menghambat kemajuan negara. Tindakan tersebut juga menunjukkan bahwa masih banyak pejabat yang tidak memiliki integritas dan moral yang baik dalam menjalankan tugasnya. Penangkapan mantan Kades tersebut juga harus dijadikan sebagai pelajaran bagi pejabat lainnya bahwa tindakan korupsi tidak akan ditoleransi dan akan mendapatkan hukuman yang setimpal. Langkah penegakan hukum yang tegas perlu dilakukan agar dapat memberikan efek jera bagi pelaku korupsi lainnya. Selain itu, penegakan hukum terhadap kasus korupsi juga perlu menjadi prioritas bagi pemerintah. Langkah-langkah pencegahan korupsi harus ditingkatkan, termasuk dalam pengawasan terhadap penggunaan dana publik seperti Dana Desa. Pembentukan sistem pengawasan yang lebih ketat serta pemberian sanksi yang tegas bagi pelaku korupsi harus dilakukan agar dapat mencegah terulangnya kasus serupa di masa mendatang. Diharapkan dengan adanya penangkapan mantan Kades tersebut, masyarakat dapat semakin sadar akan pentingnya menjaga integritas dan etika dalam berbagai lini kehidupan. Korupsi adalah musuh bersama yang harus dilawan bersama-sama untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan transparan. Semoga kejadian ini dapat menjadi pembelajaran bagi seluruh pejabat dan masyarakat untuk tidak terlibat dalam tindakan korupsi yang merugikan banyak orang.