Tahun 2024 ini, Bakesbangpol Kabupaten Tulungagung menganggarkan Rp 8 miliar untuk dana Bantuan Keuangan Partai Politik Saya merasa prihatin dan kecewa dengan berita tersebut. Dana Banpol yang seharusnya digunakan untuk membantu jalannya pesta demokrasi di Tulungagung justru dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Tindakan mencairkan dana Banpol dua kali menunjukkan adanya kecurangan dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pihak yang seharusnya bertanggung jawab. Tindakan mencairkan dana Banpol secara tidak sah ini juga berdampak buruk bagi proses demokrasi di Tulungagung. Suara pemilih seharusnya dihargai dengan penuh kesungguhan dan integritas. Namun, dengan adanya kejadian ini, suara pemilih hanya dihargai sebesar Rp 7.000 saja, yang jelas merupakan tindakan yang tidak adil dan tidak pantas dilakukan dalam sebuah sistem demokrasi yang sehat. Hal ini juga menunjukkan adanya kelemahan dalam pengawasan dan pengelolaan dana Banpol di Tulungagung. Pemerintah daerah dan lembaga terkait seharusnya melakukan pengawasan yang ketat terhadap penggunaan dana Banpol agar tidak terjadi penyelewengan seperti ini. Masalah korupsi dan penyalahgunaan wewenang harus ditindak tegas agar proses demokrasi dapat berjalan dengan baik dan adil. Selain itu, tindakan seperti ini juga dapat merusak citra pemerintah dan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintah. Keterbukaan dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana Banpol harus ditingkatkan agar masyarakat dapat merasa yakin bahwa proses demokrasi dijalankan dengan sebaik-baiknya. Saya berharap pihak yang bertanggung jawab segera mengambil tindakan yang tepat dalam menyelesaikan masalah ini. Penegakan hukum harus dilakukan secara adil dan tegas terhadap oknum yang melakukan tindakan curang dan tidak bertanggung jawab. Demokrasi harus dijalankan dengan penuh integritas dan kejujuran demi kepentingan bersama.