Sugeng mengatakan, Febrie dan sejumlah pihak diduga melakukan tindak pidana korupsi pelaksanaan lelang berupa satu paket saham PT Gunung Bara Utama. Saya merasa prihatin dan kecewa atas berita tersebut. Sebagai lembaga penegak hukum yang seharusnya menjadi contoh dan teladan dalam menegakkan hukum, Jampidsus seharusnya bersih dari segala bentuk korupsi. Namun, jika benar ada dugaan korupsi dalam lelang barang rampasan negara, ini menunjukkan bahwa lembaga tersebut tidak bekerja dengan integritas dan profesionalisme yang seharusnya. KPK sebagai lembaga anti korupsi harus segera melakukan investigasi mendalam terkait dugaan korupsi ini. Jika terbukti ada perbuatan melanggar hukum, maka para pelaku harus diadili sesuai dengan hukum yang berlaku. Tidak boleh ada toleransi terhadap korupsi, apalagi jika dilakukan oleh pihak yang seharusnya menjadi penegak hukum. Dugaan korupsi di Jampidsus juga dapat merusak citra lembaga penegak hukum dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap mereka. Oleh karena itu, transparansi dalam proses hukum dan penegakan disiplin internal sangat penting untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga ini. Jika ada oknum di dalam lembaga yang terlibat dalam korupsi, mereka harus dipecat dan diberikan sanksi tegas sebagai contoh bagi yang lain. Selain itu, perlu adanya sistem pengawasan internal yang lebih ketat agar kasus korupsi semacam ini tidak terulang di masa mendatang. Jika ada indikasi pelanggaran atau penyimpangan, harus segera ditindaklanjuti dengan penegakan hukum yang tegas dan tidak pandang bulu. Masyarakat juga diharapkan dapat ikut serta aktif dalam memantau perkembangan kasus ini agar tekanan dan aspirasi publik dapat mempercepat proses hukum yang berkeadilan. Terakhir, semoga KPK dapat bertindak secara independen dan komprehensif dalam menangani kasus ini tanpa adanya tekanan dari pihak manapun. Kita berharap agar proses hukum dapat berjalan lancar dan adil sehingga pelaku korupsi di Jampidsus dapat diungkap dan mendapatkan hukuman yang setimpal.