Tengok Alasan Mahkamah Konstitusi (MK) kabulkan permohonan eks terpidana korupsi. Komisi Pemilihan Umum (KPU) diminta lakukan PSU Pileg 2024 di Sumbar Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan permohonan eks terpidana korupsi untuk ikut Pemilu Legislatif (Pileg) 2024 memunculkan pro dan kontra di tengah masyarakat. Memang, setiap warga negara berhak untuk menjadi calon legislatif asalkan memenuhi syarat yang ditentukan dalam undang-undang. Namun, banyak pihak yang menilai bahwa hal ini akan memberikan dampak negatif terhadap wibawa lembaga peradilan dan berpotensi meruntuhkan semangat pemberantasan korupsi. Perlu dipahami bahwa keputusan MK merupakan hasil dari proses hukum yang telah dilalui dengan mekanisme yang berlaku. Namun, hal ini juga menjadi peringatan bagi kita semua bahwa ada potensi celah hukum yang perlu diperbaiki agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Penting bagi KPU untuk mengambil langkah antisipasi dengan melakukan Pemutakhiran Data Pemilih (PSU) di Sumatera Barat guna memastikan bahwa pemilu berjalan dengan transparan dan fair. Pihak-pihak yang pro terhadap keputusan MK berargumen bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan kesempatan kedua untuk berkontribusi bagi bangsa dan negara. Namun, di sisi lain, keputusan ini juga dapat dianggap sebagai insentif bagi para koruptor untuk kembali ke panggung politik dan memanfaatkan jabatan legislatif untuk kepentingan pribadi. Oleh karena itu, kontrol internal dan eksternal terhadap calon legislatif harus diperketat guna mencegah terulangnya praktik korupsi di dalam lembaga legislatif. Sebagai masyarakat yang peduli terhadap pembangunan bangsa, kita perlu bersikap bijak dalam menyikapi keputusan MK ini. Kita harus tetap menjaga semangat pemberantasan korupsi dan tidak memberikan kesempatan bagi para koruptor untuk kembali berkuasa. Selain itu, penting bagi para pemilih untuk lebih selektif dalam memilih calon legislatif di Pileg 2024 agar dapat menjadikan wakil rakyat yang benar-benar berintegritas dan bersih dari korupsi. Dengan demikian, keputusan MK ini seharusnya dijadikan momentum untuk melakukan evaluasi terhadap sistem hukum dan politik kita, serta memperkuat mekanisme pengawasan terhadap para calon legislatif. Kita sebagai masyarakat juga harus terus aktif dalam memantau kinerja para wakil rakyat dan memberikan sanksi kepada mereka yang terbukti melakukan tindak korupsi. Dengan demikian, kita dapat mewujudkan tatanan politik yang bersih, transparan, dan berintegritas demi kemajuan bangsa dan negara.